Tata Kelola Informasi
UJI KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kepulauan Riau
1. Tujuan & Dasar Hukum
Tujuan Prosedur
- Menentukan secara terukur kelayakan pembukaan/pengecualian informasi publik sektor pangan, pertanian, dan keswan.
- Melindungi kepentingan publik, hak privasi individu, serta rahasia usaha/teknologi kelompok tani & mitra.
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
Dasar Hukum Utama
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Gubernur Kepri tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID Prov. Kepri).
2. Waktu Pelaksanaan Pengujian
Aktif (Pencegahan)
Dilakukan secara berkala terhadap daftar informasi yang dikelola unit kerja sebelum adanya permohonan masuk.
Pasif (Respon)
Dilakukan saat ada permohonan informasi publik dari masyarakat terhadap dokumen yang berpotensi dikecualikan.
Dispute (Sengketa)
Dilakukan saat proses mediasi atau adjudikasi sengketa di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
3. Alur Tahapan Uji Konsekuensi
🔍 Klik untuk memperbesar diagram
Identifikasi & Pengusulan
Bidang / UPTD Penguasai
Mengidentifikasi informasi sensitif dan mengajukan usulan tertulis beserta draf alasan pengecualian.
Pembentukan Tim & Jadwal
PPID Utama
Mengagendakan Rapat Pleno Tim Uji Konsekuensi serta menyiapkan fisik/digital dokumen dan lembar pengujian.
Analisis Harm & Balancing
Tim Uji Konsekuensi
Menguji dampak kerugian nyata jika dibuka dibandingkan dengan kepentingan publik jika ditutup.
Penyusunan Berita Acara
Sekretariat PPID Utama
Menyusun Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi yang mencatat hasil analisis dan draf penetapan.
Penetapan Keputusan
Kepala Dinas / Atasan PPID
Mengesahkan Keputusan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (DIK).
Pencatatan & Publikasi
PPID Utama
Memasukkan informasi ke dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dan memperbarui di website.
4. Kriteria Pengujian
| Parameter Evaluasi | Konsekuensi Jika DIBUKA (Harm Test) | Konsekuensi Jika DITUTUP (Balancing Test) |
|---|---|---|
| Kesehatan Hewan & Kesmavet | Memicu kepanikan/kerugian ekonomi pasar pasokan pangan jika peta titik presisi outbreak Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) disebar sebelum penanganan resmi. | Menghambat hak publik untuk mendapatkan jaminan keamanan dan mutu pangan asal hewan. |
| Pelayanan & Kemitraan Usaha | Membuka identitas pelapor dugaan pelanggaran keamanan pangan, atau membocorkan rahasia dagang/formulasi teknologi pakan kelompok tani/mitra. | Menutupi transparansi penyaluran bantuan sosial/hibah dan sarpras sektor pertanian/peternakan. |
| Prinsip Keputusan | DITUTUP jika potensi bahaya nyata, signifikan, dan tidak berspekulasi pada ketahanan pangan/hukum/privasi. | DIBUKA jika kepentingan umum jauh lebih besar daripada risiko dampaknya. |
Prinsip Utama: Penutupan informasi tidak boleh dilakukan semata-mata untuk menutupi kelalaian, kelemahan kinerja, atau pelanggaran instansi.
5. Tim & Mekanisme
Susunan Tim Uji
- Atasan PPID: Kepala Dinas
- PPID Utama: Sekretaris Dinas (Ketua Pleno)
- PPID Pelaksana: Para Kabid & Kepala UPTD
- Tim Pertimbangan: Hukum & Analis
Mekanisme Keputusan
Keputusan diutamakan secara Musyawarah Mufakat.
Jika gagal, dilakukan Voting suara terbanyak (disertai dissenting opinion) dan disahkan melalui SK Kepala Dinas.
6. Jangka Waktu & Review
Klasifikasi Waktu
- Data Pribadi: Selama pemilik hidup / regulasi PDP.
- HKI/Rahasia Usaha: Sesuai regulasi HKI.
- Proses Hukum: Hingga inkrah (maks 30 thn).
Mekanisme Review
Evaluasi dilakukan secara Berkala (minimal 1 kali/tahun) atau atas dasar permohonan. Jika potensi bahaya gugur atau habis masa berlakunya, status informasi otomatis diubah menjadi Terbuka (DIP).