"Pemprov Kepri Gelar Rakor Percepatan Program Makan Bergizi Gratis", Perkuat Sinergi Lintas Sektor.
TANJUNGPINANG, 24 Agustus 2026 – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis - MBG sebagai upaya memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Rapat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pimpin Langsung Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nyangyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. Rapat diikuti unsur Forkopimda, Satgas Percepatan Program MBG, perangkat daerah terkait, Badan Gizi Nasional - BGN, BPOM, serta yayasan dan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi - SPPG se-Provinsi Kepulauan Riau.
Secara luring hadir Kapolda Kepri, Kajati Kepri, Danrem 033/Wira Pratama, Kabinda Kepri, Sekda Provinsi Kepri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri, serta para Kepala OPD teknis di antaranya DKP2KH, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, BPKAD, dan Inspektur Daerah Provinsi Kepri. Hadir pula Satgas MBG Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan serta Koordinator BGN wilayah tersebut.
Sementara peserta daring meliputi BPOM Provinsi Kepri, Satgas MBG kabupaten/kota se-Kepri, KPPG Regional Sumatera Barat-Riau-Kepri, Koordinator Regional dan Koordinator BGN kabupaten/kota, serta Ketua Yayasan dan Mitra Pengelola SPPG se-Provinsi Kepri.Dalam rapat tersebut dibahas 5 pokok pembahasan utama. Pertama, koordinasi penyelenggaraan Program MBG yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan koordinasi berkelanjutan antara Pemprov, Pemkab/Pemko, BGN, Satgas MBG dan pengelola SPPG.
Kedua, kesiapan dan pelaksanaan SPPG. Pelaksanaan MBG harus memperhatikan kesiapan SPPG sebagai unit penyedia makanan, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga penyajian sesuai ketentuan.
Ketiga, keamanan dan mutu pangan. Aspek ini menjadi prioritas. Koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan BPOM diperkuat untuk pengawasan keamanan pangan. Setiap potensi masalah harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Keempat, pemanfaatan pangan lokal. Penyediaan bahan pangan MBG didorong menggunakan produk lokal Kepri. Pelibatan petani, nelayan, UMKM dan koperasi diharapkan memperkuat rantai pasok sekaligus berdampak pada perekonomian masyarakat.
Kelima, koordinasi kabupaten/kota. Satgas MBG di daerah diminta aktif berkoordinasi dengan SPPG. Kondisi geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan juga menjadi perhatian khusus dalam pengaturan distribusi bahan pangan dan makanan MBG.
Berdasarkan pembahasan, rapat menyepakati 9 poin. Di antaranya pelaksanaan MBG dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, penguatan koordinasi Pemprov dan Pemkab/Pemko dengan BGN, Satgas MBG, BPOM dan mitra SPPG, serta kewajiban setiap SPPG memperhatikan aspek keamanan, mutu, kebersihan dan kelayakan makanan.
Rapat juga menyepakati perlunya pengawasan dan pemantauan berkala, pelaporan cepat terhadap permasalahan, dukungan perangkat daerah dalam penguatan rantai pasok pangan lokal, serta peningkatan kepatuhan yayasan dan mitra pengelola SPPG terhadap ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan inventarisasi permasalahan di kabupaten/kota, peningkatan monitoring dan evaluasi SPPG, penguatan pengawasan keamanan pangan bersama BPOM, optimalisasi koordinasi Satgas MBG, pendorongan pemanfaatan bahan pangan lokal, dan penyusunan mekanisme pelaporan yang cepat dan terkoordinasi.“Dengan koordinasi lintas sektor yang baik, kita berharap Program MBG di Kepri dapat berjalan efektif, aman, berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup pimpinan rapat.