DKP2KH Kepri Matangkan Pembentukan Brigade DETEKSI PANTURA dan DPI

TANJUNGPINANG - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Forum Group Discussion (FGD) Pembentukan Tim Brigade Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura (DETEKSI PANTURA) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) KEPRI, Kamis (17/9/2026) secara daring melalui Zoom Meeting.

FGD dibuka oleh Sekretaris DKP2KH Provinsi Kepri Sugiarto Doso, S.Sos., M.A.P dan dipandu oleh POPT Ahli Muda, Raden Rara Marisa Fajar Nastiti, S.P. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan menghimpun masukan lintas instansi terkait pembentukan brigade yang lebih cepat, terpadu, lintas wilayah dan berkelanjutan.

Hadir lintas stakeholder se-Kepri, mulai dari BMKG, BPBD, BRMP, BWS, Balai Karantina, Bappeda, Biro Hukum, BPS, PUPT/POPT, PPL, kelompok tani, HKTI, KTNA, akademisi hingga media.

Dalam pemaparan latar belakang, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tri Ciptoningsih,S.Sos., M.Si. menjelaskan karakter wilayah Kepri yang sentra produksinya tersebar antar pulau membutuhkan mekanisme perlindungan tanaman yang permanen, mobile, lintas wilayah dan berjenjang dengan mengintegrasikan pengamatan OPT, DPI dan prinsip PHT.

BMKG yang diwakili Atikah Rozanah Niri,S.Tr memaparkan kondisi iklim terkini. Pada Dasarian I September 2026, nilai Nino 3.4 mencapai +2,76°C (El Niño sangat kuat) yang diprediksi bertahan hingga awal 2027 dan IOD +0,394. Curah hujan dominan rendah 0-50 mm/dasarian dengan sifat bawah normal hingga normal, dengan temuan kekeringan ekstrem di Sungai Buluh, Lingga.

Sementara BPBD yang diwakili Hardin Nafii, S.Gz memaparkan potensi ancaman bencana di Kepri seperti Karhutla, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, abrasi, banjir rob, kekeringan hingga tanah longsor. BPBD menekankan pentingnya deteksi dini dan kolaborasi lintas sektor.

Dari BRMP, Firsta Anugerah Syariri, S.P., M.Si, menyampaikan pentingnya sinergi program PMAAS, produksi benih dan kolaborasi stakeholder untuk ketahanan pangan.

Hasil FGD menyepakati beberapa poin penting:

1. Brigade harus operasional di lapangan, bukan sekadar administratif.

2. Perlu SOP yang jelas mulai dari pengamatan, penetapan status waspada, mobilisasi, pengendalian hingga pelaporan.

3. Informasi iklim BMKG harus terintegrasi dalam sistem peringatan dini Brigade.

4. BPBD perlu dilibatkan dalam kesiapsiagaan pra-bencana dan perencanaan kontingensi.

5. Perlu dukungan personel, sarpras, logistik dan pembiayaan, serta indikator keberhasilan yang terukur.

6. Isu pupuk bersubsidi dan panduan varietas benih tahan untuk cabai dan jagung akan dikoordinasikan bersama BRMP dan penyuluh.

Sebagai tindak lanjut, DKP2KH akan melanjutkan koordinasi lintas instansi untuk penyempurnaan desain Brigade, menyusun SOP, struktur dan mekanisme data, serta mengintegrasikan program PMAAS dan informasi iklim BMKG dalam operasional Brigade.

FGD ditutup dengan komitmen bersama bahwa pembentukan Brigade DETEKSI PANTURA dan DPI KEPRI menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan tanaman dan ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim di Kepulauan Riau.