DKP2KH Kepri Audiensi dengan PLN UP3 Tanjungpinang, Bahas Dukungan Kelistrikan untuk Pengembangan Pertanian

Tanjungpinang - Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung pembangunan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan PT PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang, Senin (28/9/2026).

Audiensi yang berlangsung di Kantor PLN UP3 Tanjungpinang tersebut dihadiri oleh Kepala DKP2KH Provinsi Kepri Dr. Rika Azmi, S.T.P. M.M. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Tri Ciptoningsih, S.Si. M.Si. serta POPT Ahli Muda Raden Rara Marisa Fajar Nastiti, S.P. Dari pihak PLN hadir Asisten Manajer Umum Deni Irawan beserta jajaran manajer dan staf teknis, serta dari Dinas ESDM Provinsi Kepri.

Kepala DKP2KH Provinsi Kepri, Dr. Rika Azmi, menyampaikan bahwa ketersediaan infrastruktur kelistrikan merupakan faktor kunci dalam mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan pertanian di Kepri.

"Dukungan listrik sangat dibutuhkan untuk operasional sarana produksi, seperti pengelolaan air dan irigasi, cold storage, pengolahan hasil panen, hingga penerangan kawasan pertanian. Untuk itu, perencanaan kawasan pertanian perlu selaras dengan perencanaan jaringan listrik," ujar Rika.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa poin penting dibahas, di antaranya dukungan kelistrikan terhadap pembangunan pertanian, identifikasi kebutuhan listrik pada kawasan prioritas pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, serta keterkaitan perencanaan jaringan listrik dengan pengembangan kawasan pertanian.

Hasil audiensi menyepakati perlunya sinergi antara DKP2KH, PLN, dan Dinas ESDM dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian. Langkah tindak lanjut yang disepakati meliputi penyusunan pemetaan kawasan prioritas yang membutuhkan dukungan listrik, inventarisasi kebutuhan sarana pertanian berbasis listrik, serta koordinasi teknis terkait kondisi jaringan eksisting, kebutuhan daya, dan kemungkinan pengembangan jaringan.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan infrastruktur dasar untuk mendukung pertanian modern, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.