KEPALA DKP2KH DAMPINGI WAGUB KEPRI SAAT KUNGKER KOMISI I DPR RI DI BGN DAN BULOG KOTA BATAM
Batam – (24/4/2026) Komisi I DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke gudang Perum Bulog Batam, Jumat (24/4/2026) pagi. Kunjungan yang dipimpin Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Kepri, Meireza Endipat Wijaya, ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga di Kepulauan Riau.Turut mendampingi, Wakil Gubernur Kepri Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Dr. Rika Azmi, S.T.P., M.M., Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Mohd. Riza Pahlevi, S.P., M.M. dan Kepala Bulog Batam Guido XL Pereira.
Stok Beras Cukup, Tapi Butuh Penguatan Dari hasil peninjauan, Endipat menyebut stok beras di Batam masih aman untuk 3 bulan ke depan. Saat ini gudang Bulog menyimpan 4.500 ton beras medium dan 350 ton beras premium. Tambahan 2.000 ton beras medium juga sedang dalam pengiriman dari Jawa, sementara 1.500 ton beras premium telah masuk sejak Maret lalu.Meski begitu, BAKN menekankan pentingnya penambahan stok. “Stok tersedia, tapi harus terus ditingkatkan. Kepri ini wilayah kepulauan, distribusi antarpulau rawan terganggu. Ketahanan pangan jangka menengah harus diperkuat,” tegas Endipat.
Berbeda dengan beras, kelangkaan minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” jadi temuan utama. Menurut Guido, distribusi saat ini diprioritaskan untuk program bantuan pangan sehingga pasokan ke pasar umum terbatas. Harga tercatat Rp15.700 per liter sesuai HET. Namun di wilayah seperti Karimun, masih ditemukan harga di atas HET. “Kami akan sampaikan kondisi ini ke pusat. Kalau kurang, harus minta tambahan pasokan,” ujar Endipat.
Wagub Nyanyang memastikan harga bahan pokok di Kepri masih terkendali. Menurutnya, HET dan mekanisme distribusi terus dijaga agar masyarakat mendapat harga wajar, meski biaya logistik kepulauan memang lebih tinggi dibanding daratan.
Kunjungan ini menegaskan pentingnya sinergi DPR, Pemda, dan Bulog. Tiga PR utama yang disepakati: tambah stok pangan, bereskan distribusi antarpulau, dan atasi kelangkaan minyak goreng. Hasil pengawasan BAKN ini akan didorong menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan di Batam dan Kepri secara berkelanjutan.