DKP2KH KEPRI GELAR RAKOR DAN SOSIALISASI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
Tanjungpinang, Kamis 18 Juni 2026 – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)/ Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Perhitungan CPPD/CBPD, di kantor DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Dompak Tanjungpinang.
Rakor dibuka dan dipimpin Kepala DKP2KH yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan (Serbupangan) DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau (Mohd. Riza Pahlevi, S.P.,M.M). Pelaksanaan rakor diselanggarakan secara hybrid dengan dihadiri secara langsung oleh perwakilan OPD Pemprov, instansi vertikal dan Kabupaten/Kota antara lain : BAPPEDA, BKD, PMD & DUKCAPIL, BPBD, Analis Ketahanan Pangan (AKP) Ahli Madya dan Ahli Muda, Pratama pada DKP2KH dan BPS Provinsi dan PERUM BULOG Cabang Tanjungpinang serta OPD Urusan Pangan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Sedangkan yang hadir secara virtual OPD Urusan Pangan Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta PERUM BULOG Cabang Batam dan Natuna.
Rakor dan sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pada bagian lampiran terkait bidang pangan) serta meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan terbaru terkait penghitungan kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Kepala DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau melalui Kabid. Serbupangan menyampaikan bahwa, "Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama saat terjadi bencana, keadaan darurat, gejolak harga, maupun kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan di masyarakat".
Selanjutnya, cadangan pangan daerah harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dikelola secara optimal agar dapat dimanfaatkan secara cepat dan tepat ketika masyarakat membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan CPPD/CBPD,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, peserta mendapatkan penyampaian materi mengenai penyelenggaraan CPPD/CBPD dalam rangka ketahanan pangan darah. Selain itu, narasumber juga menjelaskan tata cara perhitungan kebutuhan CPPD/CBPD berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran cadangan pangan yang harus disediakan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat konsumsi pangan, potensi risiko kerawanan pangan, serta karakteristik wilayah masing-masing.
Dalam pemaparan juga disampaikan bahwa dengan adanya perubahan dalam tata cara perhitungan yang baru ini lebih ditekankan pada pendekatan variabel perhitungan CPPD/CBPD. Selanjutnya perubahan penting dengan perhitungan berdasarkan Perbadan nomor 3 tahun 2025 adalah terkait pengadaan CPPD/CBPD dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah serta pendanaan penyelanggaraan CBPD dapat dialokasikan melalui berbagai sumber termasuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Selanjutnya perhitungan, perencanaan dan penerapan metode ini akan menghasilkan output yang terstandarisasi, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun kebutuhan CPPD/CBPD secara lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini sekaligus mendukung efektivitas perencanaan anggaran dan pengelolaan stok pangan daerah.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode ini untuk beberapa daerah terjadi perubahan target dibanding tahun sebelumnya hal ini dikarenakan pengaruh variabel perhitungan. Sedangkan dari aspek regulasi sampai dengan saat ini untuk Kepulauan Riau baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota hanya baru Kabupaten Natuna yang telah memiliki PERDA sedangkan lainnya masih berupa PERGUB/PERBUP/PERWAKO. Tahun ini Kota Tanjungpinang sedang berproses penyiapan PERDA CPPD dan untuk Provinsi terkait penyiapan PERDA mengalami penundaan pembahasan Ranperda untuk dilanjutkan di tahun 2027. Sedangkan Kabupaten/Kota lainnya masih belum, shingga kita dorong agar segera menyiapkan penguatan regulasi melalui pembuatan PERDA CPPD.
Dalam pembahasan rakor juga diinformasikan terkait kerjasama yang telah dilakukan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota dalam penyelanggaraan CBPD melalui kerjasama Kanwil Perum Bulog Riau-Kepri melalui Cabang Tanjungpinang, Batam dan Natuna cukup baik. Kedepan upaya peningkatan fasilitas sarana pergudangan dan SDM telah direncanakan sehingga diharapkan pelayanan dan kerjasama semakin lebih baik dalam kelancaran dan kemudahan penyelenggaraan CPBD, ungkap Pimpinan Cabang Perum Bulog Tanjungpinang Arif Alhadihaq.
Diskusi yang berlangsung selama kegiatan menghasilkan sejumlah masukan dan rekomendasi terkait penguatan penyelenggaraan CPPD antara lain : pentingnya peningkatan koordinasi melalui pertemuan dan rapat secara berkala antarinstansi baik ditingkat provinsi. kabupaten dan kota; perencanaan penganggaran penyelenggaraan CPPD melalui pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan penyaluran CPPD; pemutakhiran data penduduk dan konsumsi pangan; pelaporan secara berkala; serta penyusunan rencana kontinjensi pangan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi keadaan darurat.
Melalui rapat koordinasi dan sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota dapat meningkatkan kapasitas serta kesiapsiagaan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah. Dengan demikian, ketahanan pangan daerah dapat terus terjaga dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dalam berbagai kondisi.
Kegiatan ditutup dengan membangun komitmen bersama untuk memperkuat implementasi kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu pilar ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau (serbupangan01)