Gubernur Lounching Gerakan Pangan Murah ( GPM) Kepri Tahun 2026
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau menjadi penggerak utama pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Program ini dirancang untuk memastikan kebutuhan pokok tetap mudah diakses dengan harga terjangkau di tengah dinamika ekonomi daerah.
Kepala DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Rika Azmi, S.TP., M.M., mendampingi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., dalam pembukaan resmi Gerakan Pangan Murah. Kehadiran pimpinan daerah dan perangkat teknis ini menegaskan sinergi kuat dalam mengawal kebijakan pangan yang berpihak pada masyarakat luas.
Gubernur H. Ansar Ahmad, S.E., M.M. menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan dengan target pelaksanaan sebanyak 69 kali sepanjang tahun 2026 di seluruh kabupaten dan kota.
Sementara itu, Dr. Rika Azmi menjelaskan DKP2KH berperan sebagai koordinator utama pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, penyediaan komoditas, hingga pengawasan distribusi. Komoditas strategis seperti beras, telur, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya disiapkan agar masyarakat memperoleh harga lebih murah dibandingkan harga pasar.
DKP2KH juga mendorong penguatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, serta Badan Pangan Nasional dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.
Kegiatan launching turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si., Ketua TP-PKK Provinsi Kepulauan Riau Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd., Sekretaris DKP2KH Sugiarto Doso, serta OPD dan instansi terkait lainnya. Pemerintah daerah juga membentuk satuan tugas pengawasan harga dan mutu pangan serta menggaungkan kampanye stop boros pangan guna memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
