*Business Matching SPHP Beras di Provinsi Kepulauan Riau*

_business matching_ stabilisasi pasokan dan harga beras di Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026 di Gedung Graha Kepri, sebagai berikut:

1. Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang kemudian rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional. Hadir dalam rapat tersebut antara lain: 

- Walikota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam

- Wakil Walikota Batam

- Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

- Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI/Kepala Satuan Tugas Pangan POLRI diwakili Brigadir Jenderal Djoko Prihadi, SH, MH

- Brigadir Jenderal Polisi Zain Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., M.Si. (satgas pangan)

- Wakil Komandan Kodaeral IV Provinsi Kepulauan Riau

- Direktur Pemasaran Perum BULOG;

- Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwakili Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Provinsi Kepulauan Riau;

- Perwakilan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Kepulauan Riau;

- Kepala Badan Pengusahaan Batam, Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang;

- Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Batam;

- Komandan Resor Militer wilayah Kepulauan Riau;

- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;

- Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;

- Perwakilan Dinas Pangan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau;

- Perwakilan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau;

- Direktur Operasi Perum BULOG diwakili Kadiv Pengadaan Operasional, dan Pelayanan Publik;

- Kepala Kantor Wilayah Perum BULOG Provinsi Kepulauan Riau;

- Kepala Kantor Cabang Perum BULOG se- Provinsi Kepulauan Riau;

- Ketua Umum Perpadi, Ketua Perpadi DKI Jakarta, Ketua Perpadi Lampung;

- Asosiasi/Pelaku Perberasan di Provinsi Kepulauan Riau;

- Perwakilan Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang; 

- Ketua Asosiasi Pengusaha Beras Karawang (ASPEBEKA); 

- Direktur Utama PT Belitang Panen Raya;

- Direktur Utama PT. Sugih Jaya Logistic; dan Direktur Utama PT. Prima Bahari Sejahtera.

2. Tujuan rapat: Menindaklanjuti Surat Gubernur Kepulauan Riau kepada Menteri Pertanian/Badan Pangan Nasional Nomor T/500.1/1342/DKP2KH-Set/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal Bantuan Fasilitasi Penyediaan Beras di Provinsi Kepulauan Riau

3. Agenda rapat: 
- Merumuskan kebijakan penyediaan beras di Provinsi Kepulauan Riau

- Melakukan temu bisnis antara offtaker di Provinsi Kepulauan Riau dengan para pemasok beras di luar Provinsi Kepulauan Riau

- Memastikan ketersediaan dan stok beras di provinsi Kepulauan Riau aman dan tercukupi, terutama menjelang periode HBKN Puasa dan Idulfitri 2026

4. Dari hasil diskusi rapat, diperoleh butir-butir penting sebagai berikut:

- *Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam* menyampaikan berdasarkan survey Susenas, kebutuhan beras Kota Batam 115.230 ton per tahun atau 9.603 ton per bulan. Masyarakat lebih banyak mengonsumsi beras premium. Batam selama ini tidak ada masalah dengan kualitas dan volume, yang menjadi masalah adalah harga. Diharapkan dengan adanya Business Matching dapat menghadirkan kepastian tata Kelola dan ketersediaan beras di Kota Batam aman dan stabil maksimal sesuai HET.

- *Wakil Gubernur Kepri* menyampaikan kebutuhan beras Kepri sekitar 202.561 ton per tahun  atau sekitar 16.880 ton per bulan dan jenis beras premium kebutuhannya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat yang tersebar di 2.208 pulau di 7 kabupaten/kota. 

- *Bareskrim POLRI/Satgas Pangan* POLRI menyampaikan Wilayah Kepri merupakan salah satu daerah kekhususan, sehingga diperlukan strategi/solusi khusus untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan pasokan dan kekurangan ketersediaan beras di Kepri. 

- *Deputi Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Pangan* menyampaikan Business matching diharapkan dapat mendukung program Swasembada Pangan Pemerintah dan diharapkan hasil business matching dapat segera direalisasikan dengan tetap menjaga rasa, harga, dan pasokan.

- *Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional* menyampaikan business matching memastikan ketersediaan pasokan dan harga terjaga sesuai HET. Selain beras medium, Perum BULOG juga memiliki kewajiban stabilisasi beras premium. Perlu dioptimalkan kemampuan penyerapan Cadangan Pangan Pemerintah dan menjaga Swasembada Pangan dalam negeri. Pemerintah membuka pasar bagi Perpadi dengan catatan memastikan ketersediaan dan harga sesuai dengan pengaturan HET pemerintah.

- *Direktur Pemasaran Perum Bulog* menyampaikan stok beras saat ini tertinggi sekitar 3,36 juta ton. Tanpa subsidi, dengan harga gabah minimal 6.500/kg menyebabkan harga di konsumen mendekati dengan HET. Dapat dipertimbangkan relaksasi HET khusus Kepri (masuk ke Zona 3). Bulog tersedia beras premium namun tersebar di Indonesia, sehingga akan dikirimkan saat sudah jelas kebutuhannya. Perjalanan sekitar 2 minggu. DI Kab. Karimun rencana akan masuk 250 ton medium, sedangkan premium mulai kosong.

- *Bareksrim/Satgas Pangan POLRI* menyampaikan perlu pemetaan dan kejelasan kemampuan pasokan dari Perum Bulog ke Kepri, sehingga pemasok lainnya dapat menutupi kekurangan. Saat ini tidak ada tol laut, sehingga Bapanas perlu mengusulkan penyediaan Tol Laut. Perlu dipertimbangkan terkait perubahan zonasi harga beras. Selain itu, setiap beras yang masuk dapat dipastikan cepat pemeriksaan sehingga tidak mengganggu ketersediaan dan mengikuti pengaturan perdagangan antar pulau.

- *Wakil Komandan Kodaeral IV Batam Kepri* menyampaikan harus tegak lurus dengan program swasembada beras. Tantangan saat ini bersaing dengan kebiasaan impor dengan harga cenderung lebih murah. Pemerintah melalui Bulog perlu menyediakan beras sesuai preferensi Masyarakat. Beras SPHP saat ini tidak menjadi preferensi masyarakat.

- *Badan Karantina Batam*, biaya PNBP sertifikasi setiap beras masuk tidak lebih dari 5.000/sertifikat, tidak ada biaya lain.

- *Bea Cukai Batam* mendukung percepatan pemasukan beras lokal ke Kepri.

- *Satgas Pangan POLDA Kepri* menyampaikan 96% wilayah di Kepri adalah kepulauan dengan penduduk sekitar 2.064.000 jiwa. Masukan dari distribusi lokal diperlukan penyesuaian harga. Kebijakan harga murah di Batam perlu didorong untuk daya Tarik wisata di Kepri. Total wisatawan sekitar 1,5 juta. Kebutuhan Kepri 202 ribu ton, dan sekitar 8 ribu ton yang bisa disuplai dari lokal. Diperlukan kepastian pemenuhan untuk kekurangan kebutuhan.

- *Ketua Umum Perpadi* menyampaikan Perpadi dari Jakarta, Lampung, dan Palembang hadir mendukung business matching serta siap menyediakan beras premium, dengan dengan catatan tidak merugi. Selama ini, anggota Perpadi Jakarta sudah biasa menjadi pemasok ke Kepri dan yang menjadi tantangan adalah persaingan dengan harga impor yang cenderung jauh lebih murah. Saat ini pasokan dengan biaya distribusi paling murah dari Sumsel Rp500/kg. Selain itu, dapat dipertimbangkan perubahan zonasi Kepri (dari zona 2 ke zona 3)

- *Perpadi Lampung* menyampaikan produksi Lampung 3,2 juta ton setara gabah. Ada sekitar 25 pabrik yang dapat memproduksi lebih dari 300 ton beras sehari. Perpadi terbuka apabila Dinas Pangan Kepulauan Riau untuk peninjauan langsung pabrik produksi beras untuk membuka program kerja sama.

- *Perpadi Jakarta* menyampaikan siap mendukung program pemerintah

- *PT Belitang Panen Raya* menyampaikan sudah mengirim beras ke Batam dan Tanjungpinang. Barang yang sudah sampai di Batam tidak dapat keluar dari Batam, sehingga perlu kapal yang langsung ke pulau tujuan. Ongkos kirim Sumsel 500/kg, Jakarta 1000/kg. Diharapkan bisa masuk ke Zona 3 untuk kesesuaian harga HET.

- *Asosiasi Pedagang Beras Karawang* menyampaikan siap mendukung hanya terkendala terkait transportasi, perlu dipertimbangkan zona Kepri (dari zona 2 ke zona 3). Asosiasi Pengusaha Beras Karawang mengirim beras IR42 yang bersumber dari Karawang dan Subang. Harga IR42 di Karawang sudah tinggi. Supply dari Karawang mencukupi.

- *Asosiasi Pengusaha Beras Batam* menyampaikan kebutuhan masyarakat Kepri perlu beras dengan varietas IR42. Pasokan lain dari Karawang. Standar beras premium fokus ke butir patah, sedangkan terdapat standar lainnya yang menjadikannya medium. Selama distribusi bisa menyebabkan broken naik 4-5%. Distribusi Karawang-Batam termasuk bongkat muat dan kemasan 1.000/kg. Harga beli 14.500/kg di Karawang, sehingga harga jual 15.500/kg. Beras yang diminati masyarakat adalah IR42, namun saat ini terkendala HET. IR42 di Sumbar termasuk beras khusus, sedangkan ketika masuk ke Kepri tidak masuk sebagai beras premium sehingga harga tinggi. Diperlukan peninjauan ulang agar Kepri masuk zona 3. Offtaker Kepri telah melihat sampel beras Perpadi dan akan menindaklanjuti pada diskusi bisnis internal

- *PT Sugih Jaya Logistik* menyampaikan biaya distribusi beras dari Karawang tidak masuk perhitungan. Biaya lebih murah jika volumenya banyak (diatas 5 kontainer).

*5. Tindak Lanjut:*
- Untuk menjaga stabilitas harga beras, Wakil Gubernur Kepri akan menginstruksikan sinergi bea cukai dan karantina di wilayah Kepri, serta pihak lainnya memastikan pemasokan beras dari Lampung, Sumsel, dan Jakarta.

- Para pelaku perberasan (offtaker) di Provinsi Kepri dan calon pemasok beras ke Provinsi Kepri sepakat untuk menjalin kerja sama secara business to business (B2B) untuk memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Kepri baik beras medium maupun beras premium

- Perum Bulog siap untuk mendistribusikan penyaluran beras SPHP dan beras premium (komersil) untuk membanjiri stok di pasar tradisional atau pun pasar modern di wilayah Provinsi Kepri

- Perpadi bersama anggota bersedia untuk mendistribusikan beras sesuai dengan preferensi konsumsi beras mayoritas Masyarakat di Provinsi Kepri

- Satgas Pangan dan Satgas Pangan Daerah bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga serta OPD Dinas terkait melakukan pengawasan terhadap kecukupan, potensi penimbunan, dan potensi pelanggaran ketentuan HET beras.

- Pemprov Kepri secara berkala akan memantau ketersediaan dan kebutuhan beras serta berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait apabila terjadi kendala dan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan beras di Provinsi Kepri.