Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
 

2.1  Tugas, Fungsi, dan Struktur Oganisasi Dinas Ketahanan Pangan,   
       Pertanian, dan Kesehatan Hewan

2.1.1 
Struktur Organisas

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

1.  Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.  Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
  1. Seksi Ketersediaan Pangan;
  2. Seksi Distribusi Pangan; dan
  3. Seksi Kerawanan Pangan
3.  Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
  1. Seksi Konsumsi Pangan;
  2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
  3. Seksi Keamanan Pangan.
4.  Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, membawahkan :
  1. Seksi Lahan dan Irigasi;
  2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
  3. Seksi Penyuluhan
5. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
  1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Bidang Perkebunan, membawahkan:
  1. Seksi Produksi Perkebunan;
  2. Seksi Perbenihan Perlindungan Perkebunan; dan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
7.  Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
  1. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
  2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
  3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan.
8. Unit Pelaksana Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
  3. Seksi Pelayanan Laboratorium.

9. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Pertanian, membawahkan :

  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Pelayanan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  3. Seksi Pelayanan Tanaman

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi kepulauan Riau.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan  Provinsi kepulauan Riau.
2.1.2  Tugas Dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 
01
perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
2
pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
3
Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4
peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5
penataan prasarana pertanian;
6
Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
7
Pengawasan peredaran sarana pertanian;
8
Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
9
Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
10
Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
11
Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
12
Pembinaan produksi di bidang pertanian;
13
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
14
Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
15
Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
16
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.
2.2  Sumber Daya Perangkat Daerah

A.  Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia aparat yang tersedia. Jumlah pegawai tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013, yaitu 32 menjadi 29 pegawai. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang mutasi, namun tidak ada penambahan CPNS.

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan  Provinsi Kepulauan Riau, memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai tingkat pendidikan terendah (SMA) hingga tertinggi (S2).

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan  menurut Tingkat Pendidikan dan Usia Tahun 2013-2015

jumlah-pegawai.png
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai DKP2KH menurut golongan dan jenis kelamin
pendidikan.png
B.  Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan. Nilai aset yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan  mencakup peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan instalasi, serta konstruksi penyusutan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Posisi Barang Pada Neraca 2011-2016, sumber dana APBD
barang-persediaan.png
Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Selama tujuh tahun terakhir, produksi serealia di Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi, walaupun persentase pertumbuhan produksi padi meningkat 21,8 persen. Produksi Jagung yang dicatat merupakan produksi jagung manis, karena petani di Kepulauan Riau beranggapan jagung manis lebih bernilai ekonomis (masa panen yang lebih cepat dan serapan pasar yang menggembirakan) dibandingkan dengan jagung pipilan/hibrida. Selain itu, jagung manis dikonsumsi oleh penduduk, sedangkan jagung pipilan dijadikan pakan.

Pada tahun 2014 total produksi padi sebesar 1.403 ton, jagung sebesar 598 ton, ubi kayu sebesar 5.436 ton dan ubi jalar sebesar 1.451 ton. Secara umum terjadi peningkatan produksi padi, ubi kayu, dan ubi jalar dalam kurun waktu tahun 2010-2014, sedangkan produksi Jagung semakin menurun. Produksi padi, ubi jalar dan ubi kayu pada tahun 2013 hingga tahun 2014 lebih tinggi dari angka rata-rata produksi selama 5 tahun terakhir.

Pada tingkat kabupaten, terdapat 1 (satu) dari lima kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang telah meningkatkan produksi serealia. Kabupaten dengan peningkatan produksi serealia terbesar adalah Kepulauan Anambas (44 persen) dan Bintan (12 persen). Satu kabupaten yang mengalami penurunan produksi serealia adalah Lingga. Penurunan produksi tertinggi terjadi di Lingga (-100 persen), dimana hal ini disebabkan semakin turunnya luas panen dan semakin tingginya kecenderungan petani beralih pada komoditas tanaman selain serealia.

Perbandingan antara Produksi dengan Ketersediaan Pangan Strategis beberapa komoditas sangat minim karena ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan lebih banyak dibanding produksinya. seperti terlihat pada tabel perbandingan produksi dan ketersediaan padi 0,18%, kedelai 0,06%, gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan susu 0%. Proporsi ketersediaan dibanding produksi daging sapi 99,17%, Daging ayam 52,29% dan telur 25,35%. Komoditas pangan yang surplus diantaranya ubi kayu 104,31%, ubi jalar 101,85%, rambutan 100,82

Berdasarkan data dari 15 pangan strategis, beberapa komoditas diproduksi lebih banyak dari yang disediakan yaitu pada komoditas ubi kayu, ubi jalar, rambutan dan ikan yakni untuk komoditas ubi kayu sebesar sebesar 992 ton, ubi jalar sebanyak 60 ton dan rambutan sebesar 21 ton dan ikan sebesar 6.597 ton. Kondisi ini mengindikasikan adanya penggunaan bahan pangan untuk keperluan lain seperti untuk pakan, bibit, bahan baku industri, atau bahkan untuk ekspor. Meskipun demikian, kemungkinan impor masih ada.

Khusus untuk komoditas ikan, dengan total produksi sebesar 397.999 ton hanya daftar ikan yang masuk dalam komposisi daftar Neraca Bahan Makanan (NBM), ada beberapa jenis ikan yang tidak tercantum dalam daftar NBM disebabkan karena tidak adanya komposisi zat gizi. Sedangkan Komoditas sagu, pada tahun-tahun sebelumnya produksi sagu melebihi dari kebutuhan atau konsumsi masyarakat Kepulauan Riau, namun beberapa tahun belakangan kebutuhan akn sagu semakin meningkt, akan tetapi produksi sagu semakin menurun bahkan harus didatangkan dari luar daerah.

Sebanyak 7 jenis bahan pangan strategis lainnya juga masih defisit sehingga untuk menutupi kekurangannya dipenuhi dari luar daerah/impor, meliputi Beras, Jagung, Sagu, Kedelai, Sayuran, Cabe, Pisang, Daging Sapi, Daging Ayam, dan Telur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terbatasnya lahan pertanian atau tidak terkelolanya lahan pertanian dengan baik yang memproduksi bahan pangan sehingga menyebabkan adanya importasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari luar daerah.

Produksi beras pada tahun 2013 yaitu 809 ton dan pada tahun 2014 menjadi 828 ton atau meningkat 2,26 persen dan hanya mampu menyumbang 0,42 persen dari total ketersediaan beras. Dengan pertumbuhan penduduk 3,01 persen, maka ketersediaan beras per kapita meningkat, yang sebagian berasnya berasal dari impor, yaitu 197.246 ton. Impor pangan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan bahan pangan pokok (beras) dari luar daerah. Hal ini bila tidak dikelola dengan baik, akan berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan bahan pangan akan rentang terhadap kerawanan pangan.

Jenis bahan pangan yang tidak ada produksi sama sekali di Provinsi Kepulauan Riau meliputi: gula, minyak goreng/sawit, susu dan bawang merah. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk 4 komuditas bahan pangan yang beredar di Provinsi Kepulauan Riau berasal dari luar daerah/impor. Khusus untuk komoditas kelapa sawit/minyak goreng, data perkebunan untuk produksi sebesar 5.594 ton, data ini hanya berasal dari perkebunan rakyat, tidak termasuk data perusahaan. Namun demikian, disini juga terlihat aktifitas ekspor, hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau hanya merupakan tempat transit bahan baku sebelum akhirnya diolah, sehingga impor masih mendominasi pengadaan ketersediaan minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan bahan adalah melalui produksi dan perluasan areal tanaman pangan secara intensifikasi dan ekstensifikasi serta memantapkan diversifikasi konsumsi pangan, mengingat sebagian wilayah Provinsi Kepulauan Riau bukan merupakan sentra produksi beras, sehingga tingkat ketergantungan terhadap satu jenis makanan pokok, terutama beras dapat dikurangi secara perlahan-lahan dan dapat digantikan dengan makanan non beras seperti sagu dan ubi kayu.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2200 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 57 gram/kapita/hari untuk protein.

Pada tahun 2014, asupan energi harian di Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.235 Kkal/orang/hari. Hal ini berarti lebih tinggi dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) Nasional, yaitu 2.000 Kkal/orang/hari. Sedangkan rata-rata asupan protein harian di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 73,8 gram/orang/hari, yang berarti telah melebihi AKG Nasional, yaitu sebesar 52 gram/orang/hari. Sebagai pangan pokok yang umum dikonsumsi padi-padian dan umbi-umbian telah menyediakan 54,8 persen dari asupan kalori harian. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar, selanjutnya adalah kelompok pangan hewani (19,5 persen) serta minyak dan lemak (15,6 persen).

Pemenuhan konsumsi pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras.

Kontribusi sumber energi yang berasal dari karbohidrat (kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula) telah mencapai 81,2 persen, dimana hal ini melebihi dari standar Kementerian Pertanian sebesar 74 persen. Demikian pula dengan asupan sumber pembangun yang berasal dari protein (pangan hewani dan kacang-kacangan) telah mencapai 22,3 persen, melebihi standar dari Kementerian Pertanian sebesar 17 persen. Sumber pengatur yang berasal dari vitamin dan mineral (sayur dan buah) sebesar 5,3 persen. Standar sumber pengatur dari Kementerian Pertanian sebesar 6 persen, berarti asupan sumber pengatur masih kurang dari standar. Dari penjelasan tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa pola konsumsi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih belum ideal.

Secara keseluruhan kualitas/keragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor PPH mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dari sebesar 85,3 pada tahun 2010 menjadi 90,8 pada tahun 2015. Kualitas konsumsi rata-rata penduduk Kepulauan Riau pada tahun 2014 Skor PPH sebesar 90,8. Angka tersebut dinilai cukup menggembirakan karena terjadi kenaikan yang signifikan dari pencapaian skor PPH dan sudah di atas target nasional sebesar 81,4. Namun demikian, rata-rata pola konsumsi pangan masyarakat terhadap kelompok pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula telah melebihi konsumsi ideal yang telah ditetapkan. Sedangkan konsumsi kelompok pangan yang masih lebih rendah dari konsumsi ideal yang ditetapkan adalah kelompok umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah).

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan, meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai AKG 2.000 kkal/kap/hr. Jika konsumsi perkapita kurang atau lebih kecil dari 70 persen (konsumsi <1400kkal) dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; antara 70 hingga 90 persen (Konsumi 1400-1800 kkal) dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90 persen (konsumsi>1800kkal) dari AKG termasuk kategori tahan pangan.

Tingkat kerawanan pangan berdasarkan konsumsi kalori sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain penyediaan pangan, harga pangan, pendapatan keluarga, dan kemampuan keluarga dalam mengakses pangan, serta pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Tingkat pendapatan yang rendah di bawah harga pangan, akan mengurangi kemampuan rumah tangga dalam mengakses kebutuhan pangan, sehingga asupan pangan pada tingkat perseorangan di keluarga akan berkurang, dan secara bertahap akan mengarah pada timbulnya kasus gizi buruk, yang akan menciptakan kualitas sumberdaya yang lemah (lost generation).

Situasi kerentanan terhadap kerawanan pangan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi. Jumlah penduduk yang rawan pangan masih cukup tinggi, terutama pada daerah yang terisolir dan pada waktu­waktu tertentu terkena musim kering, dan musim ombak besar. Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota, dari sebanyak 43 kecamatan dibagi kedalam enam kelompok Prioritas yang hasilnya tidak ada kecamatan yang termasuk Prioritas 1 dan 2.  Ada 3 kecamatan pada Prioritas 3 (6,98 persen), 10 kecamatan pada Prioritas 4 (23,26 persen), 9 kecamatan pada Prioritas 5 (20,93 persen), dan 21 kecamatan pada Prioritas 6 (48,84 persen).

Kecamatan-kecamatan di Prioritas 3 merupakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang dengan karakteristik sebagai berikut : defisit produksi serealia dibandingkan kebutuhan konsumsinya dan tingginya angka stunting pada balita, angka kemiskinan pada tingkat rendah, meningkatnya akses penghubung, akses listrik dan fasilitas kesehatan dibandingkan dengan kabupaten pada Prioritas 1 dan 2. Karakteristik utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Prioritas 3 berturut-turut adalah: i) tingginya rasio konsumsi terhadap produksi., ii) tingginya angka stunting pada balita. Sebanyak 3 (tiga) kecamatan pada Prioritas 3 tersebar di Kabupaten Karimun (1 kecamatan), Natuna (1 kecamatan) dan Kepulauan Anambas (1 kecamatan).

Kecamatan-kecamatan di Prioritas 4 memiliki karakteristik yang mirip dengan Prioritas 3 dalam hal tingkat keparahan terhadap ketahanan pangan dan gizi, akan tetapi memiliki faktor penyebab yang agak berbeda.  Faktor penyebab utama yang membedakan Prioritas 4 dengan Prioritas 3 adalah menurunnya angka rasio konsumsi terhadap produksi, yaitu 68.7 di Prioritas 4 dan 95.1 di Prioritas 3; menurunnya angka balita stunting, yaitu 32.6 persen di Prioritas 4 dan 34.9 persen di Prioritas 3; menurunnya keterbatasan akses listrik, air bersih, fasilitas kesehatan berturut-turut yaitu 5,6 persen, 23,7 persen dan 8,9 persen di Prioritas 4 dibandingkan 6,7 persen, 24,7 persen dan 19,4 persen di Prioritas 3.  Terdapat angka kemiskinan, akses infrastruktur dasar jalan, angka harapan, angka perempuan buta huruf yang pencapaian kecamatan-kecamatan di Prioritas 4 lebih buruk dibandingkan Prioritas 3. Kecamatan pada Prioritas 4 tersebar di Kabupaten Karimun (tiga kecamatan), Bintan (1 kecamatan), Natuna (2 kecamatan), lingga (3 kecamatan) dan Kepulauan Anambas (1 kecamatan).

Kelompok Prioritas 5 dan 6 merupakan kecamatan-kecamatan paling tahan pangan dan gizi. Pencapaian pada semua indikator lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional - memiliki akses ke infrastruktur dan layanan dasar yang baik, angka kemiskinan rendah, angka harapan hidup yang tinggi dan rendahnya angka perempuan buta huruf – dengan pengecualian pada stunting balita di Prioritas 5 (yaitu sebesar 48 persen) yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (37 persen) Rasio konsumsi terhadap produksidan rasio produksi pangan pokok dibandingkan kebutuhan konsumsi Prioritas 6 lebih tinggi (defisit) dibandingkan rasio rata-rata di Prioritas 3, 4 dan 5.

Faktor penentu dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di setiap daerah berbeda-beda, maka pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap kecamatan.  Dengan menentukan faktor penentu kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kecamatan, peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil keputusan untuk melakukan aksi yang paling sesuai guna mencapai tujuan ketahanan pangan.

Cadangan pangan pemerintah terdiri atas cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya Pasal 27 ayat (3) dinyatakan bahwa cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan salah satu upaya dalam pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras. Realisasi cadangan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 sebesar 20 ton, menurun dari tahun 2014.

Cadangan pangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disalurkan kepada korban bencana. Total cadangan pangan pemerintah Provinsi yang tersalurkan sebanyak 19.767,2 kg dengan penyaluran di sebanyak 6 kabupaten/kota yang mengalami bencana.

Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok melalui dana Bansos.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk: (a) meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat karena produksi tidak merata sepanjang tahun; (b) menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan dan (3) sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi darurat.

Pada aspek distribusi dan harga pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan  Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan harga pangan di pasar-pasar yang dapat menjadi acuan atau indikator pendistribusian dan harga pangan pada masing-masing Kabupaten/kota, yaitu sebanyak 7 pasar di Kabupaten/kota. Secara umum stabilitas harga pangan baik pangan nabati maupun pangan hewani tergolong baik dan penyediaannya cukup. Stabilitas harga pangan pokok strategis di pasar tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam merespon kenaikan harga, krisis ekonomi, dan krisis pangan dunia.

Rata-rata data harga dan pasokan pada tahun 2015 di tingkat grosir dan eceran cukup bervariasi. Biasanya rata-rata harga dan pasokan mengalami pergeseran terjadi pada Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN), perubahan kebijakan Pemerintah terhadap pasar, faktor kondisi komoditas, Jarak dan Transportasiserta kondisi alam/cuaca. Dari pemantauan yang dilaksanakan di pasar­pasar 7 Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa komoditi yang memiliki koefisien variable di atas 10 (CV>10), yaitu Jagung Pipilan (CV=24,1), Cabe Merah Kriting (CV = 18,36), Bawang Merah (CV=16,44), Migor Curah (17,30), Migor Kemasan (12,54) dan Telur Ayam (13,14). Sedangkan komoditas lainnya memiliki koefisien variable yang stabil (CV<10), seperti Beras Gajah (CV=6,93), Daging ayam (CV=6,00), Gula Pasir (CV=4,96).

Keberhasilan sektor pertanian tidak terlepas dari dukungan sumberdaya manusia pertanian yang potensial, memiliki integritas dan moral yang tinggi. Undang­undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) menempatkan peran besar SDM pertanian khususnya pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Penyuluhan Pertanian memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung dan mengawal program utama pembangunan pertanian, untuk tercapainya Empat Sukses Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Diversifikasi Pangan; (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Fungsi penyuluhan pertanian adalah memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, melembagakan nilai­nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Tenaga penyuluh di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari sebanyak 35 orang penyuluh PNS, 14 penyuluh THL TB PP, 17 orang penyuluh honorer dan 30 penyuluh swadaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan penyuluh di Provinsi Kepulauan Riau masih terbatas. Jumlah kelompok tani di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 886 orang, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Karimun dan Bintan. Sementara itu Gabungan Kelompok Tani sebanyak 208 orang, dengan jumlah terbanyak di Kota Tanjungpinang.
Data Terkait Urusan Pangan

Perkembangan PDRB Sektor Pertanian dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya.  Jika dibandingkan dengan total PDRB Provinsi Kepulauan Riau, PDRB Sektor Pertanian sangat kecil. Hal ini dikarenakan sektor pertanian bukanlah sektor prioritas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2011 PDRB sector pertanian 1,33 dibawah target yang ditetapkan 1.40. Pada tahun 2012, PDRB sector pertanian menurun menjadi 1.28 dan terus mengalami penurunan hingga  ditahun 2015, dengan capaian  1.19. Angka ini jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu 2.5 atau realisasinya hanya sebesar 47.60%.

Target dan Pencapaian Kontribusi PDRB Pertanian
Tahun 2011-2015
Image
Perkembangan produktivitas padi dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan walau tidak naik terlalu signifikan.

  • Data awal di tahun 2011 angka produktivitas padi tercatat sebesar 3,158 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 0,16% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2012 angka produktivitas padi tercatat sebesar 3,510 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 11,15% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2013 angka produktivitas padi tercatat sebesar 3,617 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 3,05% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2014 angka produktivitas padi tercatat sebesar 3,510 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 1,33% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2015 angka produktivitas padi tercatat sebesar 3.646 ton, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar  0.52 %

Target dan Pencapaian Produktivitas Padi Tahun 2011-2015 (ton/ha)

Image
Perkembangan produktivitas jagung dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan walau tidak naik terlalu signifikan.

Data awal di tahun 2011, produktivitas jagung tercatat sebesar 2,119 ton/ha.
Tahun 2012 angka produktivitas jagung tercatat sebesar 2,138 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 0,90% dibanding tahun sebelumnya.
Tahun 2013 angka produktivitas jagung tercatat sebesar 2,321 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 8,56% dibanding tahun sebelumnya.
Tahun 2014 angka produktivitas jagung tercatat sebesar 2,334 ton/ha atau mengalami peningkatan sebesar 0,56% dibanding tahun sebelumnya.
Tahun 2015 angka produktivias jagung adalah 2.333 ton/ha, meningkat sebesar 0.04 % Dibanding tahun sebelumnya.

Target dan Pencapaian Produktivitas Jagung

Tahun 2011-2015 (ton/ha)

Image
Perkembangan produksi bayam dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan walau tidak naik terlalu signifikan.
  • Data awal di tahun 2011, produksi bayam tercatat sebesar 3.209 ton.
  • Tahun 2012 angka produksi bayam tercatat sebesar 3.406 ton atau mengalami peningkatan sebesar 6,14% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2013 angka produksi bayam tercatat sebesar 4.282 ton atau mengalami peningkatan sebesar 25,72% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2014 angka produksi bayam tercatat sebesar 5.865 ton atau mengalami peningkatan sebesar 36,97% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2015 produksi bayam sebesar 5 867 meningkat 0,03 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Target dan Pencapaian Produksi Bayam Tahun 2011-2015

Image
Perkembangan produksi sawi dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan produksi di setiap tahunnya.

  • Tahun 2011 angka produksi sawi tercatat sebesar 2.864 ton.
  • Tahun 2012 angka produksi sawi tercatat sebesar 3.789 ton atau mengalami peningkatan sebesar 32,30 % dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2013 angka produksi sawi tercatat sebesar 4.275 ton atau mengalami peningkatan sebesar 12,83% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2014 angka produksi sawi tercatat sebesar 4.493 ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,10% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2015 produksi sawi 7 553 ton meningkat 68.11 % dibanding tahun sebelumnya

Target dan Pencapaian Produksi Sawi Tahun 2011-2015

Image
Perkembangan produksi kacang panjang dalam 5 tahun terakhir selalu mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali di tahun 2011.

  • Tahun 2011 angka produksi kacang panjang tercatat sebesar 3.276 ton.
  • Tahun 2012 angka produksi kacang panjang tercatat sebesar 4.656 ton atau mengalami peningkatan sebesar 42,12% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2013 angka produksi kacang panjang tercatat sebesar 4.728 ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,55% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2014 angka produksi kacang panjang tercatat sebesar 9.373 ton atau mengalami peningkatan sebesar 98,24% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2015 produksi kacang panjang sebesar 5.875 ton atau menurun sebesar 37.32 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Target dan Pencapaian Produksi Kacang Panjang Tahun 2011-2015
Image
Perkembangan produksi terong di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun terakhir mengalami flukuatif, cenderung naik turun. Hanya ditahun 2011 dan 2015 sasaran produksi terong mencapai target yang telah ditetapkan. 
  • Tahun 2011 angka produksi terong tercatat sebesar 8.661 ton.
  • Tahun 2012 angka produksi terong tercatat sebesar 1.276 ton atau mengalami penurunan sebesar 85,27% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2013 angka produksi terong tercatat sebesar 1.105 ton atau mengalami penurunan sebesar 13,40% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2014 angka produksi terong tercatat sebesar 1.912 ton atau mengalami peningkatan sebesar 73,03% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2015 produksi terong 2789 ton atau mengalami peningkatan sebesar 45.87 % diibanding tahun sebelumnya.

Target dan Pencapaian Produksi Terong Tahun 2011-2015
Image
Perkembangan produksi ketimun dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali di tahun 2011.

  • Data tahun 2011 angka produksi ketimun tercatat sebesar 4.987 ton.
  • Tahun 2012 angka produksi ketimun tercatat sebesar 6.166 ton atau mengalami peningkatan sebesar 23,64% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2013 angka produksi ketimun tercatat sebesar 7.300 ton atau mengalami peningkatan sebesar 18,39% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2014 angka produksi ketimun tercatat sebesar 10.330 ton atau mengalami peningkatan sebesar 41,51% dibanding tahun sebelumnya.
  • Sedangkan di tahun 2015 produksi ketimun 7925 ton dan mengalami penurunan produksi sebesar 23.28 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Target dan Pencapaian Produksi Ketimun Tahun 2011-2015
Image
Perkembangan produksi cabe besar dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif, dimana kecendrungan angka produksi naik turun setiap tahun. Di tahun 2011 sampai 2013 produksi cabe besar gagal mencapai target yang sudah ditetapkan. Capaian target baru  terjadi di tahun 2014 dan 2015. 

  • Data awal di tahun 2011, produksi cabe besar tercatat sebesar 1.423 ton.
  • Tahun 2012 angka produksi cabe besar tercatat sebesar 2.235 ton atau mengalami peningkatan sebesar 57,06% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2013 angka produksi cabe besar tercatat sebesar 1.852 ton atau mengalami penurunan sebesar 17,14% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2014 angka produksi cabe besar tercatat sebesar 4.507 ton atau mengalami peningkatan sebesar 143,36% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2015 produksi cabe besar mencapai 4512 ton, mengalami peningkatan 0.11 % dibanding tahun sebelumnya.


Target dan Pencapaian Produksi Cabe Besar Tahun 2011-2015

Image
Produksi daging dalam 5 tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif.

  • Tahun 2011 angka produksi daging tercatat sebesar 532.000 kg.
  • Tahun 2012 angka produksi daging tercatat sebesar 585.000 kg atau mengalami peningkatan sebesar 9,96% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2013 angka produksi daging tercatat sebesar 556.000 kg atau mengalami penurunan sebesar 4,96% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2014 angka produksi daging tercatat sebesar 489.000 kg atau mengalami penurunan sebesar 12,05% dibanding tahun sebelumnya.
  • Tahun 2015 produksi daging mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 6.503.29 % dibanding tahun sebelumnya.

Target dan Pencapaian Produksi Cabe Besar Tahun 2011-2015

Image

Tahun 2011 angka produksi karet tercatat sebesar 27.600 ton atau mengalami penurunan sebesar 81,50% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2012 angka produksi karet tercatat sebesar 28.017 ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,51% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2013 angka produksi karet tercatat sebesar 27.594 ton atau mengalami penurunan sebesar 1,51% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2014 angka produksi karet tercatat sebesar 13.793 ton atau mengalami penurunan sebesar 50,01% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2015 produksi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 21 822 ton.


Target dan Pencapaian Sasaran Produksi Karet Tahun 2011-2015

Image

Pencapaian sasaran Luas Lahan Sawah Yang Didukung Pengairan berstatus perlu upaya keras untuk peningkatan kinerjanya. Masalah irigasi di Kepulauan Riau merupakan salah satu faktor maju berkembangnya pembangunan di bidang  pertanian. Pada umumnya kondisi jaringan irigasi yang berada pada daerah pengembangan sawah seperti di Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas berada dalam kondisi yang kurang baik.

Di Kabupaten Lingga terdapat sumber air yang berlokasi di Sungai Raya Lingga yang memiliki potensi debit air 150 liter/detik. Di sungai tersebut terdapat pintu air Bukit Belah yang membendung aliran Sungai Raya yang berada dekat dengan lokasi areal persawahan, namun untuk jaringan primer, sekunder dan tersier belum ada.

Di Kabupaten Natuna terdapat sumber air yang berlokasi di bendungan Kelarik Sungai Sekeram yang memiliki potensi debit air 450 liter/detik. Kondisi bendungan belum memiliki jaringan primer, sekunder dan tersier. Selain itu juga terdapat bendungan Tapao Sungai Tapao yang memiliki potensi debit air 1.500 liter/detik. Kondisi bendungan sudah memiliki saluran primer kiri dengan 12 bangunan bagi pintu air. Sementara untuk jaringan sekunder dan tersiernya belum ada. Status bendungan di Natuna sendiri sampai saat ini masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan masih masuk ke dalam aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat bendungan Dapit yang memiliki potensi debit air 450 liter/detik. Kondisi bendungan tidak baik, saluran irigasi pada pintu bagi dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi.

Di Kabupaten Bintan terdapat bendungan Poyotomo dengan kondisi jaringan primer dan tersiernya belum bisa dikategorikan baik. Sedangkan di Kabupaten Karimun, areal persawahannya baru sebatas didukung oleh irigasi tadah hujan.

Perkembangan rasio dan kebutuhan alsintan dalam 5 tahun terakhir setiap tahunnya selalu mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali di tahun 2011.
  • Data awal di tahun 2011, angka rasio dan kebutuhan alsintan 0,063 %.
  • Tahun 2012 angka rasio dan kebutuhan alsintan tercatat 0,075% atau terjadi peningkatan sebesar 19,05%.
  • Tahun 2013 angka rasio dan kebutuhan alsintan tercatat 0,057% atau terjadi penurunan sebesar 24,00%.
  • Tahun 2014 tercatat angka rasio dan kebutuhan alsintan sebesar 0,057%, atau tetap dari capaian tahun sebelumnya.
  • Pada tahun 2015 tercatat angka rasio dan kebutuhan alsintan 0.18  meningkat 215.79  % daripada capaian tahun sebelumnya.

Target dan Pencapaian Rasio & Kebutuhan Alsintan/Traktor Roda Dua
Tahun 2011-2015 (%)

Image

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (lt) dengan indeks harga yang dibayar petani (lb), dimana lt menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara lb mencerminkan harga barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk mempoduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Umumnya NTP digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani.

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

  • Data awal di tahun  tahun 2011 angka NTP tercatat 103,55.
  • Tahun 2012 angka NTP tercatat 104,84 atau terjadi peningkatan sebesar 1,25%.
  • Tahun 2013 angka NTP tercatat 101,52 atau terjadi penurunan sebesar 3,17%.
  • Tahun 2014 NTP tercatat 95,91 atau terjadi penurunan sebesar 5.85 %.
  • Tahun 2015 angka NTP  adalah sebesar 98.78 mengalami kenaikan sebesar 2.99 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Target dan Pencapaian Sasaran Nilai Tukar Petani tahun 2011-2015

Image

Membutuhkan Halaman ini, Silahkan Download

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016
Size: 15.97 MB

Renstra Lainnya

  • 1. Pendahuluan +

    1.  Pendahuluan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk Read More
  • 2. Gambaran Pelayanan +

    2. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok Read More
  • 3. Isu Strategis +

    3. Isu Strategis Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dan pertanian dalam RPJMN 2015-2019 Read More
  • 4. Tujuan dan Sasaran +

    4. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan misi Read More
  • 1
  • 2