Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Rencana StrategisDinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan HewanProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

 
1.1  Latar Belakang


Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan. Dengan demikian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan melaksanakan dua urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu urusan Pangan dan Urusan Pertanian.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.
Pembangunan pangan mencakup tiga hal pokok, yaitu (1) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (2) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (3) pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Keterjangkauan harga pangan diupayakan agar bahan pangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi kekurangan pangan. Konsumsi pangan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.

Pertanian menjadi penunjang dalam perwujudan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem, dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia.
  2. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
  3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
  4. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
  5. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan.
Pangan dan pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Peningkatan kedaulatan pangan menjadi tujuan RPJMN dengan sasaran meliputi: (1) tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; (2) terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga; (3) tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019), dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/tahun; dan (4) tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air).

Amanat bagi pemerintah provinsi pada urusan pangan dan pertanian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Dalam rangka penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi.
  2. Dalam rangka Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, pemerintah provinsi memiliki kewenangan: (a) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; (b) Pengelolaan cadangan pangan Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Provinsi; (c) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan (d) Promosi pencapaian target konsumsi panganperkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi.
  3. Dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan: (a) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota; (b) Penanganan kerawanan pangan provinsi; dan (c) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 kabupaten/kota. Dalam rangka Keamanan Pangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.
  4. Dalam rangka pengelolaan Sarana Pertanian, pemerintah provinsi memiliki kewenangan: (a) Pengawasan peredaran sarana pertanian; (b) Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman; (c) Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten; (d) Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan; (e) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota; (f) Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor; (g) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota; (h) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.
  5. Dalam rangka pengelolaan prasarana pertanian, pemerintah provinsi memiliki kewenangan: (1) Penataan prasarana pertanian; (2) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
  6. Dalam rangka pengelolaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, pemerintah provinsi memiliki kewenangan: (a). Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (b). Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi; (c). Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan; d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang pangan dan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri perlu menyusun Rencana strategis Tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Misi ke-5 yaitu Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,  pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang muncul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan merupakan bagian dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2016-2021 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan tahun 2016-2021 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi; penyusunan rancangan awal Renstra; penyusunan rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra; perumusan rancangan akhir Renstra; dan penetapan Renstra. Renstra memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia tahun 2015-2019. Ketiga dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan tahun 2016-2021 memiliki fungsi yang sangat strategis karena akan menjadi acuan bagi bidang-bidang untuk menyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan tahun 2016-2021 juga akan menjadi pedoman dalam evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri  selama kurun waktu tahun 2016-2021.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan maupun penyusunan Renstra ini mengacu sebagai berikut:
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  • Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  • Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan;
  • Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  • Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8);
  • Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
  • Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya lokal;
  • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/kota.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Membutuhkan Halaman ini, Silahkan Download

Pangan dan pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019
Size: 3.73 MB
Hits : 2

Renstra Lainnya

  • 1. Pendahuluan +

    1.  Pendahuluan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk Read More
  • 2. Gambaran Pelayanan +

    2. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok Read More
  • 3. Isu Strategis +

    3. Isu Strategis Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dan pertanian dalam RPJMN 2015-2019 Read More
  • 4. Tujuan dan Sasaran +

    4. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan misi Read More
  • 1
  • 2