Profil

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Profil Dinas

Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti  UU Nomor 32 tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Muatan UU Pemerintahan daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaran pemerintahan salah satunya adalah pembagian urusan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara urusan pemerintah konkuren memiliki kewenangan dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukungnya di 2 (dua) urusan yaitu urusan pangan yang merupakan urusan wajib dan urusan pertanian yang merupakan urusan pilihan.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk, terbatasnya lahan pertanian dan sebagian besar pemenuhan kebutuhan pangan masih di datangkan dari luar Kepulauan Riau.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, selain upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Provinsi Kepulauan Riau, peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi terhadap beras dan terigu.  Dalam rangka diversifikasi pangan, sekaligus juga diupayakan tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan oleh meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Amanat bagi pemerintah provinsi pada urusan pangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, memiliki kewenangan :

1. Urusan Pangan
 
  1. Dalam rangka penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi.
  2. Dalam rangka Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal: (1) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; (2) Pengelolaan cadangan pangan Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Provinsi; (3) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan (4) Promosi pencapaian target konsumsi panganperkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi.
  3. Dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal: (1) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota; (2) Penanganan kerawanan pangan provinsi; dan (3) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 kabupaten/kota.
  4. Dalam rangka Keamanan Pangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.
2. Urusan Pertanian

  1. Dalam rangka Sarana Pertanian, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal : (1) Pengawasan peredaran sarana pertanian, (2) Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman, (3) Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (4) Pengawasan Benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, (5) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, (6) Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor, (7) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (8) Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.
  2. Dalam rangka Prasarana Pertanian, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal : (1) Penataan prasarana pertanian, (2) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan  rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
  3. Dalam rangka Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal : (1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi, (3) Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyait dan unit usaha produk hewan, (4) Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
  4. Dalam rangka Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.
  5. Dalam rangka Perizinan Usaha Pertanian pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal : (1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi, (3) Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.
  6. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang pangan dan penyuluhan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepri perlu menyusun Rencana strategis Tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Misi ke-5 yaitu Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,  pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
 
Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan sebagai Dinas Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan pangan dan pertanian, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan oleh Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya sebagai berikut :
 
  1. Pengelolaan kegiatan Sekretariat, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
  2. Perumusan kebijakan di   bidang ketahanan pangan dan pertanian;
  3. Pelaksanaan kebijakan  di  bidang  ketahanan  pangan  dan pertanian;
  4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  5. Peningkatan   kualitas   sumber   daya   manusia   di   bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi  pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  6. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
  7. Penataan prasarana pertanian;
  8. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  9. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
  10. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
  11. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
  12. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
  13. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  14. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  15. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
  16. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
  17. Pelaksanaan   administrasi   Dinas   Ketahanan   Pangan  dan Pertanian; dan
  18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :
 
  1. Sekretariat;
  2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
  4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  5. Bidang Perkebunan;
  6. Bidang Peternakan

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 - 2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Kepulauan Riau yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 meliputi sebagai berikut:

   1. Sebagai Bunda Tanah Melayu

Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar.

   2. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial).

   3. Berakhlak Mulia

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.

   4. Ramah Lingkungan

Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.

    5. Unggul di Bidang Maritim

Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicita-citakan memiliki keuanggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepri; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepri (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan.

Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”, misi yang yang ditempuh Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 9 misi, yaitu sebagai berikut :

  1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
  2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
  3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
  4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,  pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
  6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
  7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
  8. Meningkatkan  daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
  9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,  aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang  berkualitas

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan Misi ke-5 yaitu Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan. Tujuan yang terkait dengan pangan yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah.

Untuk mencapai target sasaran urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 sangat banyak kendala dan permasalahan sebagaimana diuraikan pada sub bab 3.1 (Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD). Faktor pendorong dan faktor penghambat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

 Target Sasaran Strategis Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam RPJMD
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021

target sasaran RPJMD-1.png
Image
target sasaran RPJMD-3.png



Misi RPJMD Kepri terkait
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

No

Misi, Tujuan dan Sasaran

Faktor

Penghambat

Faktor

Pendorong

1

Misi ke-5 Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota dengan Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah.

  1. Jumlah SDM yang kurang memadai
  2. Kompetensi yang kurang sesuai dengan job description
  3. Sarana prasarana yang kurang memadai
  4. Penganggaran yang kurang memadai
  5. Banyaknya urusan yang ditangani
  6. Data pendukung yang kurang lengkap
  7. Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai
  1. Dukungan kemajuan teknologi menunjang pelaksanaan pekerjaan
  2. Pelaksanaan Bimtek secara kontinu dalam rangka peningkatan kualitas SDM
  3. Bangunan gedung yang cukup memadai
  4. Lokasi kantor yang strategis
  5. Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala
Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015. Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik).

Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:
 
  1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
  2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
  3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
  4. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
  5. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
  6. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
  7. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Secara rinci target sasaran kedaulatan pangan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Target Sasaran Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2015-2019
TargetSasaran.jpg


Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan, antara lain :

  1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
  2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
  3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
  4. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat disertai dengan meningkatnya keterampilan penyuluh dan kelompok tani sehingga berdampak pada kesejahteraan para petani


Telaah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Visi Kementerian Pertanian adalah: “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”, dengan pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

  1. Sistem pertanian bioindustri: Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi produk turunan
  2. Berkelanjutan: Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencara strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi
  3. Beragam: Mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya, mengoptimalkan peluang pasar, mengurangi potensi dampak resiko, memenuhi meningkatnya preferensi konsumen akibat kenaikan pendapatan dan selera
  4. Pangan sehat: Menyediakan produk yang aman, sehat dan halal
  5. Produk bernilai tambah tinggi: Menciptakan produk pertanian yang mensejahterakan pelaku/petani, mendorong dihasilkannya aneka produk segar, produk olahan, produk turunan, produk samping, produk ikutan dan limbah
  6. Sumberdaya lokal: Mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas, meningkatkan efisiensi  
  7. Kedaulatan pangan: Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
  8. Kesejahteraan petani: Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya

 Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

  1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
  2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
  3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
  4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

  1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
  2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
  3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
  4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
  5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

  1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
  2. Peningkatan diversifikasi pangan
  3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
  4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
  5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
  6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

  1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
  2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan   pertanian.
  3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
  4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
  5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.


Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan pertanian. Pembangunan 5 tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan tidak merubah struktur dan pola ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW. Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan kawasan holtikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.

Pengembangan Kawasan Budidaya Tanamana Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian. Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dalam bentuk lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi pertanian pada masing-masing daerah.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis, pada urusan ketahanan pangan tidak ada program ketahanan pangan yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan demikian akan tercipta kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik untuk jumlah maupun mutunya, aman,merata dan terjangkau bagi seluruh masayarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan produksi pangan yang didukung kelembagaan ketahanan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, terjangkau, dan didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam.

Potensi Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau

kawasan1.png
kawasan2.png

Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kepulauan Riau.

Sumber daya Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kepulauan Riau. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.er daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi urusan wajib bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau:


1. Permasalahan terkait Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

  1. Keterbatasan produksi bahan pangan dibandingkan kebutuhan atau ketersediaan. Hal ini ditandai dari sebanyak 15 jenis pangan strategis, hanya 4 komoditas yang produksinya melebihi ketersediaan pangan yaitu: jagung, ubi kayu, rambutan dan ikan. Sebanyak 7 jenis bahan pangan strategis lainnya juga masih defisit sehingga untuk menutupi kekurangannya dipenuhi dari luar daerah/impor, meliputi Beras, Ubi Kayu, Sagu, Kedelai, Sayuran, Cabe, Pisang, Daging Sapi, Daging Ayam, dan Telur. Sisanya sebanyak 4 jenis bahan pangan tidak ada produksi sama sekali di Provinsi Kepulauan Riau meliputi : gula, minyak goreng/sawit, susu dan bawang merah.

  2. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata, ditandai dengan masih adanya kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang. Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten/kota, dari sebanyak 43 kecamatan, terdapat 3 kecamatan (6,98 persen) pada Prioritas 3, sebanyak 10 kecamatan (23,26 persen) pada Prioritas 4.

  3. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, kekeringan, gempa);

  4. Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai  wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

  5. belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Permasalahan terkait Distribusi dan Harga Pangan

  1. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi perdagangan pangan yang berpotensi menghambat distribusi pangan dan dapat memicu kenaikan harga;

  2. Adanya fluktuasi harga pada beberapa jenis bahan pangan. Hal ini terlihat dari pemantauan yang dilaksanakan di pasarpasar 7 Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa komoditi yang memiliki koefisien variable di atas 10 (CV > 10), yaitu daging sapi (CV= 19,79), Cabe Merah (CV = 40,20 ), dan Bawang Merah (CV = 12,77).

3. Permasalahan terkait Konsumsi dan Keamanan Pangan

  1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;

  2. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat  dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.

  3. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor, menyebabkan ketergantungan pada bahan pangan luar seperti terigu.

4. Permasalahan terkait Kelembagaan Dan penyuluhan Pertanian

  1. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian sementara jangkauan wilayah penyuluhan sangat luas.

  2. Terbatasnya kemampuan dan keterampilan penyuluh mengenai teknologi pertanian terbaru.

  3. Belum optimalnya peran kelompok tani dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.

5. Permasalahan Terkait Urusan Pertanian

  1. Sektor pertanian belum berkembang ditandai kebutuhan pangan, buah-buahan dan sayuran didatangkan dari Provinsi lain bahkan impor, akibat ketersediaan lahan terbatas, kondisi tanah kurang subur, daya dukung sumberdaya air yang kurang, minat petani semakin menurun, penerapan teknologi yang masih rendah (masih konvensional), jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang dan terbatasnya sarana prasarana penyuluhan.

  2. Kurangnya jumlah tenaga teknis dokter hewan, paramedis dan sarjana peternakan dalam upaya mempertahankan Kepri bebas penyakit zoonosis dan penyakit hewan menular strategis serta optimalisasi produksi ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan ternak dan produk pangan asal hewan.

  3. Belum optimalnya produksi bibit bersertifikasi untuk pemenuhan kebutuhan bibit di Provinsi Kepulauan Riau dan tingginya resiko Kepulauan Riau terkena virus/penyakit tanaman akibat dari banyaknya bibit/benih atau produk pertanian yang masuk Kepulauan Riau dari luar negeri.

  4. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidangg ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

1. Sekretariat Dinas membawahkan :

a) Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi;

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c) Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan :

a. Seksi Ketersediaan Pangan;

b. Seksi Distribusi Pangan; dan

c. Seksi Kerawanan Pangan.


3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan :

a. Seksi Konsumsi Pangan;

b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan

c. Seksi Keamanan Pangan.


4. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahkan :

a. Seksi Lahan dan Irigasi;

b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan

c. Seksi Penyuluhan.


5. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan :

a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.


6. Bidang Perkebunan membawahkan :

a. Seksi Produksi Perkebunan;

b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.


7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan :

a. Seksi Benih/Bibit dan Produksi;

b. Seksi Kesehatan Hewan; dan

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.


8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, organisasi, tata laksana, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

  1. Koordinasi, perencanaan dan perumusan program, evaluasi, data dan statistik, pelaporan, pengelolaan sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
  2. Pengelolaan administrasi umum, pembinaan organisasi dan tata laksana, pengembangan karir dan adiministrasi kepegawaian, kehumasan, rumah tangga dan perlengkapan, pembinaan urusan umum, penyusunan rancangan Peraturan serta urusan ketata usahaan dan perpustakaan;
  3. Pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi serta penyusunan rencana anggaran.
 
Sekretaris Dinas dalam melakukan tugas dibantu oleh :
 
  • Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasimempunyai pokok dan fungsi melakukan  penyiapan  bahan penyusunan  rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan antara lain :
 
  1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Ketahanan Pangan, Pertaniandan Kesehatan Hewan;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dibidang Ketahanan Pangan, Pertaniandan Kesehatan Hewan;
  4. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Ketahanan Pangan, Pertaniandan Kesehatan Hewan;
  5. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  6. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Ketahanan Pangan, Pertaniandan Kesehatan Hewan;
  7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan, Pertaniandan Kesehatan Hewan;
  8. melakukan  penyusunan pelaporan kinerja di bidang Ketahanan Pangan, Pertaniandan Kesehatan Hewan;
  9. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh s
 
(2)   Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah dengan uraian sebagai berikut :
 
  1. Melakukan penyusunan kegiatan rutin;
  2. Melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
  3. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara  bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  4. Melakukan urusan gaji pegawai;
  5. Melakukan administrasi keuangan;
  6. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
  8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
  9. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  10. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  11. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Daerah;
  12. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  13. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan;
  14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh s
 
(3)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan   urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan dengan uraian sebagai berikut :
 
  1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umumdan Kepegawaian;
  2. Melakukan urusan rencana kebutuhandan pengembangan pegawai;
  3. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  4. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  5. Melakukan  urusan tata usaha dan kearsipan;
  6. Melakukan urusan rumahtangga, keamanandan kebersihan;
  7. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
  8. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  9. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-Undangan;
  10. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umumdan Kepegawaian;
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas

Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  3. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
  5. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
  7. penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Konsumsi dan Keamanan terdiri dari :

1. Seksi Konsumsi Pangan


     Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) adalah sebagai berikut:
  1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
  2. Melakukan Penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;
  3. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang konsumsi pangan;
  4. Melakukanpenyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan;
  5. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang konsumsi pangan;
  6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  7. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  8. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  9. Melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  10. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  11. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala b

2.  Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan


     Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) adalah sebagai berikut:
  1. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  3. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  4. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  5. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  6. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  7. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  8. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  9. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  10. melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  11. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
  12. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
  13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

3.   Seksi Keamanan Pangan


               
Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan  pelaksanaan  kebijakan,  pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) adalah sebagai berikut:
  1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
  2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang kelembagaan keamananpangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  3. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  4. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  5. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  6. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  7. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  8. melakukan penyiapanbahanuntuksertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  9. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
  10. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  11. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan; dan
  12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Tugas dan Fungsi Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
  1. Penyusunan  kebijakan  perbenihan,  produksi,  perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura.;
  2. Perencanaan  kebutuhan  dan  penyediaan  benih  di  bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
  3. Pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
  4. Pemberian  bimbingan  penerapan  peningkatan  produksi  di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
  5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
  6. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
  7. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
  8. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

Seksi Perbenihan dan perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas pokok melakukan penyiapanbahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungantanaman pangan dan holtikultura dengan uraian tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  3. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  4. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benit di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  5. Melakukan penyiapanbahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  6. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
  7. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
  8. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
  9. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  10. Melakukan  penyiapan bahan pengamatan OPT;
  11. Melakukan menyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
  12. Melakukan  pengelolaan data OPT;
  13. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
  14. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
  15. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
  16. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
  17. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  18. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis danpemantauan serta evaluasi produksi di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan uraian tugas :
  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  3. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  4. Melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi di bidang TanamanPangan dan Hortikultura;
  5. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  6. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  7. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi TanamanPangan dan Holtikultura;
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan holtikultura dengan uraian sebagai berikut :
  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  2. Melakukan penyiapanbahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  4. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  5. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  6. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  7. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  8. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasildi bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan dan Holtikultura;
  10. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan kebijakan  di  bidang  prasarana,     sarana,  dan penyuluhan pertanian;
  2. Penyusunan programa pertanian;
  3. Penyediaan  dukungan infrastruktur pertanian;
  4. Pengembangan  potensi   dan   pengelolaan  lahan  dan   irigasi pertanian;
  5. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian
  6. Pemberian  bimbingan pembiayaan pertanian;
  7. Pemberian  fasilitasi investasi pertanian;
  8. Melakukan  bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
  9. Melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
  10. Pemantauan dan evaluasi  di  bidang  prasarana,  sarana  dan penyuluhan pertanian;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis danpemantauanserta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi dengan uraian sebagai berikut :

  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan lahan danirigasi pertanian;
  3. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
  4. Melakukan penyusunan petapengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
  5. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  6. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
  7. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
  8. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidangpupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian dengan rincian sebagai berikut :

  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknisdibidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  3. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  4. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  5. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  6. Melakukan Bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
  7. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
  8. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Penyuluhan,
mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, danpemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian dengan rincian :

  1. Melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
  2. Melakukanpenyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
  3. Melakukanpenyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
  4. Melakukanpenyiapan baha nmateri dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
  5. Melakukanpenyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
  6. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasidi bidang penyuluhan pertanian;
  7. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitasdi bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  8. Melakukanpenyusunan dan pengelolaan data base di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
  9. Melakukanpenyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
  10. Melakukanpenyiapan,bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
  11. Melakukanpenyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
  12. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
  13. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
  14. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan;
  15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

Tugas dan Fungsi Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan kebijakan  perbenihan,  produksi,  perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  2. Perencanaan  kebutuhan   dan   penyediaan   benih   di   bidang perkebunan;
  3. Pengawasan peredaran  dan  sertifikasi   benih   di   bidang perkebunan;
  4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
  5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
  6. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
  7. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  8. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
  9. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tanaman Perkebunan terdiri dari :

Seksi Produksi mempunyai tugas dan fungsi mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis danpemantauan serta evaluasi produksi di bidang TanamanPangan dan Holtikultura dengan uraian sebagai berikut :

  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang Perkebunan;
  3. Melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang Perkebunan;
  4. Melakukan menyiapkan bahan rencana produksi di bidang bidang Perkebunan;
  5. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang Perkebunan;
  6. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang Perkebunan;
  7. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan Perkebunan dengan uraian sebagai berikut :
  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang Perkebunan;
  3. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang Perkebunan;
  4. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benit di bidang Perkebunan;
  5. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Perkebunan;
  6. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
  7. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
  8. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
  9. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  10. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
  11. Melakukan menyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
  12. Melakukan pengelolaan data OPT;
  13. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaanOPT;
  14. Melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
  15. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
  16. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
  17. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang Perkebunan;
  18. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
  19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

Seksi Pengolahan dan Pemasaran
mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapanbahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, danpemberian bimbingan teknis serta pemantauan danevaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan dengan uraian sebagai berikut :
  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang Perkebunan;
  3. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Perkebunan;
  4. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Perkebunan;
  5. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yan gbaik( CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Perkebunan;
  6. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  7. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang Perkebunan;
  8. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasildi bidang Perkebunan;
  9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dibidang Perkebunan;
  10. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

Tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengaturan, pemantauan dan pengendalian serta pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan, kebutuhan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. 

Dalam melaksanakan tugas  di atas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
  1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  5. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  7. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
  8. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  9. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
  10. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  11. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar.
  12. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di  bidang  ketersediaan  pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan   dan  pelaksanaan  kebijakan,  pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dengan uraian :
  1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan Pangan;
  2. Melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  3. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  5. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  6. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervise dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dansumber daya ketahanan pangan lainnya;
  7. Menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
  8. Melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
  9. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  10. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  11. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  12. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  13. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
  14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Distribusi Pangan
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,  pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi Pangan dengan uraian :
  1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi distribusi pangan;
  2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  3. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  5. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
  7. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  8. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  9. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  10. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  11. Melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  12. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
  13. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
  14. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Kerawanan Pangan
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan serta :
  1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
  2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  3. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  4. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
  5. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  6. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  7. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
  8. Melakukan penyiapan bahan pendampingan/kajian dibidang kerawanan pangan;
  9. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan dan Keswan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
  1. penyusunan  kebijakan   di   bidang   benih/bibit,   produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  3. Perencanaan kebutuhan  dan  penyediaan  benih/bibit  ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  5. Pengendalian  penyakit   hewan   dan   kesehatan   masyarakat veteriner;
  6. Pengawasan  peredaran    dan    pengunaan    serta    sertifikasi benih/bibit ternak, pakan,   hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
  7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  8. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  9. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  10. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  11. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan dengan uraian sebagai berikut :

  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi dibidang peternakan;
  3. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak,dan hijauan pakan ternak;
  4. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
  5. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
  6. Melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
  7. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetic hewan melalui jaminan kemurniandan kelestarian;
  8. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
  9. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
  10. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibitdan Produksi; dan
  11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dengan rincian :

  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
  3. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
  4. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  5. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
  6. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
  7. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
  8. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
  9. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
  10. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
  11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

     

Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, danpemberian bimbingan teknis serta pemantauan danevaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan  dengan uraian tugas sebagai berikut :

 

  1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasildi bidang peternakan;
  3. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
  4. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil; Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
  5. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
  6. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
  7. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
  8. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
  9. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
  10. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
  11. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  12. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  13. Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
  14. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  15. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  16. Melakukan penyusunan pelaporand an pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang