Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Propvinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

PENUTUP

Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, memuat pertanggung jawaban kinerja atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan APBD dan APBN Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 yang penyusunannya berdasarkan perjanjian kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017 namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya terhadap pencapaian RENSTRA. Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, setidaknya telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya.

Secara umum, kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 adalah sangat baik, karena dari 7 indikator,   sejumlah 5 indikator memenuhi kriteria sangat baik dan 2 indikator berkriteria baik. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dari IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan OPD, khususnya dalam Renstra dan Renja 2017, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Penerapan sistem e-performance yang di koordinir oleh tim APIP Provinsi Kepulauan menunjukan upaya yang lebih maju dalam mensinergikan perencanaan dan laporan capaian kinerja secara transparan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Provinsi Kepulauan Riau, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut:
Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 157.663.859,43 dengan realisasi sebesar Rp. 29,852,950,360.82 (95.81 %) dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Sedangkan khusus untuk anggaran Belanja Langsung, anggaran 2017 sebesar Rp. 23.908.718.64163,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.704.652.321,82,- atau 93,56%.
Dari sektor perkebunan, kendala utama pengembangan komoditi dan produksinya adalah :
  1. Banyaknya tanaman tua, sehingga produksi dan produktivitas mengalamai penurunan.
  2. Tidak adanya peremajaan tanaman, baik secara swadaya masyarakat maupun dukungan anggaran dari pemerintah (APBD/APBN)
Belum optimalnya produksi bibit bersertifikasi untuk pemenuhan kebutuhan bibit di Provinsi Kepulauan Riau dan tingginya resiko Kepulauan Riau terkena virus/penyakit tanaman akibat dari banyaknya bibit/benih atau produk pertanian yang masuk Kepulauan Riau dari luar negeri.
Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi produk-produk pertanian.
Tidak tercapainya target produksi tanaman pangan, terutama padi dan kedelai disebabkan :
  1. Kualitas lahan yang masih rendah pada daerah baru pengembangan sawah
  2. Kurangnya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.
  3. Belum cukup tersedianya pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian.
  4. Kurangnya modal usaha pertanian.
  5. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat
  6. Rumah tangga petani semakin berkurang.
  7. Keterbatasan Petani dalam Pemanfaatan Teknologi
  8. Perubahan iklim dan cuaca di Provinsi Kepulauan Riau belum bisa diprediksi.
Sektor pertanian belum berkembang ditandai kebutuhan pangan, buah-buahan dan sayuran didatangkan dari Provinsi lain bahkan impor, akibat ketersediaan lahan terbatas, kondisi tanah kurang subur, daya dukung sumberdaya air yang kurang, minat petani semakin menurun, penerapan teknologi yang masih rendah (masih konvensional), jumlah penyuluh pertanian yang masih kurang dan terbatasnya sarana prasarana penyuluhan.

Sedangkan Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan urusan Pangan dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

  1. Teknologi pengolahan pangan dan tepat guna pertanian lokal masih belum berkembang;
  2. Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan belum memadai;
  3. Beras sebagai komoditas utama ketersediaannya masih tergantung dari daerah lain;
  4. Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah;
  5. Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih terbatas;
  6. Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola program dan kegiatan lingkup pertanian secara menyeluruh
  7. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian.

Solusi yang diambil terkait dengan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Aspek Anggaran Program/Kegiatan :

  • Melakukan Percepatan Belanja Barang /jasa di Tiap-tiap Program Kegiatan.
  • Pencermatan dalam Penganggaran Kegiatan sehingga dampak efisiensi Anggaran tidak mempengaruhi Serapan anggaran maupun Output Kegiatan
  • Mensinergiskan Program Kegiatan APBD 1, APBD 2, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sehingga diharapkan permasalahan Tehnis di lapangan tidak terjadi.
Aspek Sarana Prasarana dan Penyuluhan :

  • Membangun embung, sumur resapan dan pengembangan sumber air atau melalui pipanisasi.
  • Bantuan pupuk bersubsidi, pengadaan pestisida/obat-obatat, alat mesin pertanian (alsintan) serta pemberdayaan kios saprodi pertanian.
  • Membangun bendungan, jaringan irigasi dan merehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.
Aspek Tanaman Pangan dan Hortikultura

  • Produksi bibit unggul bermutu di Balai Benih Induk (BBI),
  • Memperkuat kelembagaan petani yag ada dengan badan hukum.
  • Melatih petani dalam pemanfaatan teknologi agar produk yang dihasilkan diterima masyarakat dalam negeri atau luar negeri.
  • Memperkuat modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).
  • Berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mendatangkan transmigrasi guna menambah jumlah penduduk setempat.
Aspek Perkebunan

  • Memperluas pasar komoditas perkebunan baik didalam maupun luar negeri terutama karet, cengkeh, kelapa dan kelapa sawit.
  • Optimalisasi Sumberdaya lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan.
  • Penumbuhan usaha penangkaran benih unggul dan pengelolaan pasca panen komoditas perkebunan.
  • Penumbuhan industri komoditas perkebunan dalam negeri, sehingga harga dapat dikendalikan dan petani dapat meningkat penghasilannya.
Aspek Peternakan dan Kesehatan Hewan :
  • Optimalisasi lahan pakan ternak untuk pengembangan populasi lebih besar
  • Operasional Sentra Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB) diharapkan dapat meningkatkan jumlah maupun mutu ternak dimana penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat.
  • Operasional Laboratorium Pakan Ternak saat ini diharapkan dapat menjadi sarana tempat pengujian pakan dan bahan baku pakan ternak untuk dapat mengawasi peredaran pakan ternak di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dihindari terjadinya penyimpangan yang pada hakikatnya akan menurunkan kualitas pakan, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas ternak dan keamanan produk pangan yang dihasilkan.
  • Operasional Puskeswan dan Laboratorium pendukungnya, yang merupakan salah satu lembaga pelayanan di sub sektor peternakan berfungsi sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan yang mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan diwilayah pedesaan atau kecamatan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan bidang kesehatan hewan. pelayanan yang diberikan oleh puskeswan ditujukan untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan kualitas status kesehatan hewan atau ternak agar produktifitasnya dan reproduktivitas daripada ternak dapat optimal yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari pada peternak itu sendiri.
Sedangkan dari sisi Urusan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan  Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu:

  1. Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional,
  2. Mengembangkan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL;
  3. Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L);
  4. Kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan;

Implementasi kebijakan pertanian tersebut dituangkan dalam kebijakan operasional yang ditetapkan yaitu :

  1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan peningkatan ketersediaan pangan dan gizi berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah / daerah.
  2. Memberikan pembinaan terhadap mutu dan keamanan pangan.
  3. Mengembangkan pola konsumsi pangan masyarakat dan penganekaragaman pangan dan gizi menuju Pola Pangan Harapan.
  4. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat petani guna meningkatkan keterampilan dan penggunaan teknologi tepat guna secara optimal.
  5. Mendukung pemanfaatan sumber daya pertanian lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang berdaya saing.
  6. Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi masayarakat
  7. Memberikan dukungan terhadap peran serta aparatur dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan pertanian
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan  Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai langkah strategis baik berupa koordinasi horisontal dan vertikal maupun konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul, dapat dieliminir dan diantisipasi sebagaimana mestinya.

Akhirnya segenap staf Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja masa yang akan datang.

Membutuhkan Halaman ini, Silahkan Download

Size: 2.99 MB
Hits : 3

Lakip Lainnya

  • 1. Pendahuluan +

    1.  Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrument pertanggung-jawaban yang Read More
  • 2. Perencanaan +

    2. Perencanaan Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Read More
  • 3. Akuntabilitas +

    3. Akuntabilitas Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Read More
  • 4. Penutup +

    4. Penutup Secara umum, kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 adalah Read More
  • 1