Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Propvinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dim ana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ke pada publik telah dicapai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau selaku pengemban amanah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun RKPD Tahun 2017.  Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Capaian Kinerja

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan e-performance adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator  yang  digunakan sebagai instrumen acuan telah  ditetapkan  dalam perencanaan  kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja.  Rumusan  yang digunakan untuk  mengetahui  presentase tingkat capaian  yaitu :

persentasi.png
01
Jika Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :
Image
2
Sebaliknya jika Indikator Sasaran mempunyai makna progress negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :
Image

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dihitung dengan cara membandingkan target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berikut sasaran dan Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel  Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017
 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan 
Provinsi Kepulauan Riau




Tabel  Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017
 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan 
Provinsi Kepulauan Riau

EVALUASI  DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gaps) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan, berikut disampaikan analisis capaian kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

Urusan Pertanian

Sasaran Strategis 1 :    Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/Peternakan


Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
 
Provinsi Kepulauan Riau Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Berdasarkan kajian Komoditi/Produk/Jenis Unggulan (KPJu) di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh KPJu di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :
  • Sektor padi palawija adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.
  • Sektor Sayuran adalah cabe, kacang panjang, ketimun, sawi, dan kangkung.
  • Sektor buah-buahan adalah durian, pisang, buah naga, pepaya, mangga.
  • Sektor perkebunan adalah karet, kelapa, cengkeh, lada, gambir.
  • Sektor peternakan adalah sapi, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, dan kambing

Sektor pertanian sebagai tugas pokok dan fungsi utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya guna mendukung pengembangan dan pembangunan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya petani dan peternak. Maka dari itu konsentrasi pembangunan pertanian dapat digambarkan dan dijelaskan melalui sasaran meningkatknya hasil produksi pertanian yang bertujuan utama untuk peningkatan produksi pertanian di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk variabel yang terukur dalam pengembangan pertanian. Berikut ini beberapa indikator yang mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mencapai sasaran strategis ke satu telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang harus  dicapai yaitu :

  1. Jumlah Produksi Padi (Ton), ditetapkan sebesar 792
  2. Peningkatan Produksi Palawija (Ton), ditetapkan sebesar 12.366,75
  3. Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura (Ton) ditetapkan sebesar 39.936
  4. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton), ditetapkan sebesar 31.338
  5. Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%) ditetapkan sebesar 6
INDIKATOR JUMLAH PRODUKSI/POPULASI
Pertanian/Perkebunan/Peternakan
Pengertian Produksi dalam pertanian adalah hasil dari keseluruhan atau jumlah total lahan pertanian yang dipanen di suatu daerah.Tanaman pangan terutama padi merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau. Setiap tahunnya baik di Kabupaten, Provinsi maupun Pusat kegiatan optimasi dan perluasan tanaman padi selalu menjadi prioritas. Diharapkan dengan peningkatan luas lahan sawah ini akan meningkatkan produksi padi hingga tahap swasembada pangan, sehingga pasokan bahan pangan di Provinsi Kepulauan Riau tidak lagi bergantung pada daerah lain dan bisa meminimalisir panjangnya rantai distribusi yang pada akhirnya menurunkan harga bahan pangan.

Adapun rumus perhitungan Produksi Padi adalah : Luas Tanam X Produktivitas

Angka Produksi padi merupakan angka yang mendiskripsikan hasil Produksi padi selama tahun 2017. produksi Padi tahun 2016 adalah 1.907 ton, bila direview dari angka target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 601 ton maka angka realisasi capaian 75,88 %. Angka tersebut menunjukkan capaian “Baik”.

Tabel  Capaian Indikator Jumlah Produksi Padi (Ton)

produksi_padi-1.png
Jika dibandingkan dengan Jumlah Produksi Padi (Ton) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017, Produksi Padi sektor pertanian terhadap Produksi Padi Nasional, tergolong kecil hanya 0,00077 dari 100 persen. Hal ini dikarenakan sektor pertanian masih dalam tahap pengembangan dan luas daratan di Provinsi Kepulauan Riau hanya sekitar 4% dari luas keseluruhan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel di atas, indikator sasaran yang ditetapkan tidak mencapai target yang ditelah ditetapkan tetapi masuk ke dalam kategori “Baik” dengan tingkat pencapaian 75 s/d. >100Untuk melihat tingkat perkembangan Jumlah Produksi Padi (Ton), berikut disampaikan perbandingan pencapaian lima tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel  Perkembangan Jumlah Produksi Padi (Ton) 2013-2017

Image

Bila di review dari data Perkembangan Jumlah Produksi Padi (Ton) 2013-2016, dapat dilihat terjadinya penurunan setiap tahunnya. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan Jumlah Produksi Padi (Ton), diantaranya :

01
Ketersediaan lahan pertanian yang semakin menurun akibat alih fungsi lahan
2
Kualitas lahan yang belum optimal, mengingat lahan sawah yang dikembangkan masih merupakan lahan yang baru dikembangkan.
3
Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian status kepemilikan lahan.
4
Kurangnya pembangunan bendungan dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.
5
Belum cukup tersedianya pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian.
6
Kurangnya modal usaha pertanian.
7
Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu.
8
Rumah tangga petani semakin berkurang.
9
Keterbatasan Petani dalam Pemanfaatan Teknologi.
10
Perubahan iklim dan cuaca di Provinsi Kepulauan Riau belum bisa diprediksi.
Dalam sistem yang menekankan pertanian berkelanjutan, palawija merupakan salah satu komponen untuk melakukan rotasi tanaman. Palawija mampu menghemat air di musim kering sehingga tidak memberikan beban bagi irigasi, terutama ketika irigasi tidak mampu memberikan cukup air bagi padi sawah.Palawija juga mampu menjadi sumber penghidupan di dataran tinggi di mana padi tidak dapat tumbuh. Petani melakukan rotasi tanaman dengan menanam padi yang diselingi palawija untuk memutus siklus hidup hama tikus. Rotasi tanaman ini terbukti meningkatkan produktivitas hasil pertanian setempat.

Disisi lain Palawija merupakan salah satu kunci dalam menggalakkan diversifikasi pangan di Indonesia demi mempertahankan ketahanan pangan. Lahan tidur yang tidak tergarap, misal lahan bekas kehutanan, bisa ditanam palawija karena penanaman palawija tidak membutuhkan banyak air.   Jika terwujud, hal ini dapat meningkatkan produksi pangan.

Adapun rumus perhitungan dari Peningkatan Produksi Palawija (Ton) adalah : Luas Tanam X Produktivitas

Tabel Peningkatan Produksi Palawija (Ton)


produksi_palawija-1.png
Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel di atas, indikator sasaran yang ditetapkan tidak mencapai target yang ditelah ditetapkan tetapi masuk ke dalam kategori Sangat Baik” dengan tingkat pencapaian >100.

Perubahan Peningkatan Produksi Palawija menunjukkan fluktuasi komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani. Berikut disampaikan perkembangan capaian Peningkatan Produksi Palawija Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel  Peningkatan Produksi Palawija (Ton) tahun 2013 - 2016

Direview dari tabel diatas, dapat dilihat perkembangan Peningkatan Produksi Palawija Kepulauan Riau dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Capaian angka Peningkatan Produksi Palawija pada akhir Desember 2017 sebesar 19.082,32 dengan persentase realisasi sebesar 154,30 angka tersebut diatas angka 100. Sehingga dapat dideskripsikan Peningkatan Produksi Palawija (Ton) meningkat dan dapat melebihi target indikator yang telah ditetapkan.

Dari grafik diatas dapat diketahui Ubi kayu merupakan salah satu komoditi pertanian yang menjadi unggulan di sektor tanaman pangan. Angka Produksi Ubi kayu merupakan angka yang mendiskripsikan hasil Produksi Ubi kayu sampai dengan tahun 2016 meningkat cukup tinggi. Hal ini disebabkan minat petani yang begitu besar untuk pengembangan dan peningkatan produksi serta didukung dengan berkembangnya industri olahan berbahan baku ubi kayu dan juga pola tanam yang telah teratur.

Tabel Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Palawija per Kabupaten/Kota Tahun 2017

Komoditas Hortikultura merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau. Setiap tahunnya baik di kabupaten, provinsi maupun pusat kegiatan optimasi dan perluasan tanaman Komoditas Hortikultura diharapkan mengalami peningkatan, sehingga pasokan bahan pangan Komoditas Hortikultura di provinsi Kepulauan Riau dapat tercukupi serta dapat digunakan sebagai substitusi bahan pangan pokok lainnya.

Komoditas Hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

  1. Sayuran yang terdiri dari Kangkung, Bayam, Kacang Panjang, Ketimun, Petai, Petsai/Sawi, Terung, Cabai Besar dan Cabai Rawit.
  2. Buah-buahan yang terdiri dari Semangka, Durian, Nenas dan Pepaya.

Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura merupakan angka yang mendiskripsikan hasil Produksi Hortikultura selama tahun 2017. produksi Hortikultura tahun 2017 adalah 40.301 ton, bila direview dari angka target yang ditetapkan pada tahun 2017 maka angka realisasi capaian 100.91 %. Angka tersebut menunjukkan capaian “Sangat Baik”.

 

Tabel Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura (Ton)

Tabel Produksi Komoditas Hortikultura (Ton) per kabupaten/kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

Produksi Komoditas Hortikultura tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan sebesar 17.656,7 ton, disusul Kota Batam sebesar 17.655,1 ton, Kabupaten Karimun 2.334 ton, Kabupaten Natuna 1.694,3 ton, dan Kota Tanjungpinang 532,5 ton Kabupaten Lingga 227,3 ton. Sedangkan dan kabupaten Kepulauan Anambas 201,8 ton.

Masalah irigasi di Kepulauan Riau merupakan salah satu faktor maju berkembangnya pembangunan di bidang  pertanian. Pada umumnya kondisi jaringan irigasi yang berada pada daerah pengembangan Komoditas Hortikultura seperti di Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas berada dalam kondisi yang kurang baik.
Perkebunan dibedakan dari agroforestri dan silvikultur (budidaya hutan) karena sifat intensifnya. Dalam perkebunan pemeliharaan memegang peranan penting; sementara dalam agroforestri dan silvikultur, tanaman cenderung dibiarkan untuk tumbuh sesuai kondisi alam. Karena sifatnya intensif, perkebunan hampir selalu menerapkan cara budidaya monokultur, kecuali untuk komoditas tertentu, seperti lada dan vanili. Penciri sekunder, yang tidak selalu berlaku, adalah adanya instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap hasil panen dari lahan perkebunan itu, sebelum produknya dipasarkan. Perkebunan dibedakan dari usaha tani pekarangan terutama karena skala usaha dan pasar produknya.

Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung volume komoditas yang dihasilkan. Namun, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Kepemilikan lahan bukan merupakan syarat mutlak dalam perkebunan, sehingga untuk beberapa komoditas berkembang sistem sewa-menyewa lahan atau sistem pembagian usaha, seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Sektor perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar terutama Tanaman karet, kelapa ,cengkeh . Nilai produksi karet yang dihasilkan adalah 11.820.550 Kg dengan rata-rata produksi sebesar 291 Kg/ Ha. Demikian juga dengan komoditas kelapa yang berproduksi sebanyak 1 2.070.540 Kg/th dengan rata-rata produksi 345 Kg/Ha. produksi komoditas cengkeh 3.139.801 Kg dengan rata- rata produksi 329 Kg/Ha.

Produksi Tanaman Perkebunan tahun 2017 adalah sebesar 47.930 ton, bila direview dari angka target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 31.338 ton maka angka realisasi capaian 152,94 %. Angka tersebut menunjukkan capaian yang cukup signifikan dengan kategori kinerja “sangat baik.

Tabel Capaian Kinerja Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)

Bila dilihat dari data sebaran Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan per Komoditas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 pada tabel 3.2. dapat dilihat produksi sebagai berikut :

 Tabel Produksi Tanaman Perkebunan per Komoditas
di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017

Bila direview angka series produksi Tanaman Perkebunan setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan produksi ubi kayu di Provinsi Kepulauan Riau tak luput dari minat petani yang begitu besar untuk mengembangkannya. Tingkat keuntungan yang memadai, berkembangnya industri olahan berbahan baku ubi kayu, serta didukung oleh kesesuaian lahan dan pola tanam yang teratur.

Tabel Produksi Tanaman Perkebunan per Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.12 di atas Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 paling tinggi adalah di Kabupaten Natuna yaitu sebesar 13.438 ton dan yang paling rendah adalah Kota Tanjungpinang yaitu 175 ton.

Angka Persentase Peningkatan Populasi Ternak merupakan angka yang mendiskripsikan hasil Persentase Peningkatan Populasi Ternak selama tahun 2017 dalam satuan persen. Jumlah populasi ternak sapi pada tahun 2016 adalah 18.130 ekor. Bila direview dari angka target yang ditetapkan angka sementara pada tahun 2017 sebesar 20.405 ekor maka dengan target peningkatan sebesar 6 % angka realisasi capaian 10,9 %.      

Persentase Peningkatan Populasi Ternak tahun 2017 dideskripsikan angka target peningkatan sebesar 6 %, bila direview dari angka target yang ditetapkan pada tahun 2017 angka realisasi capaian 77.83 %. Angka tersebut menunjukkan capaian yang cukup signifikan dengan kategori kinerja “baik.
populasi_nak1.png
Bila dilihat dari sebaran Persentase Peningkatan Populasi Ternak di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Rau tahun 2017,  angka produksi tertinggi adalah kabupaten Bintan sebesar 1.234.750 ekor, disusul Batam sebesar  9.257.551 ekor, Karimun 391.806 ekor, Kepulauan Anambas 31.396 ekor, Tanjungpinang 156.962 ekor dan Natuna 1.110.019 ekor, sedangkan Kabupaten Lingga 195.612 ekor, angka dimaksud merupakan akumulasi dari beberapa jenis ternak yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Image

Keberhasilan capaian kinerja  sebesar 77,83% dari target angka yang ditetapkan hal dikarenakan :

  1. Angka pemotongan ternak yang cukup tinggi, sehingga target yang seharusnya dapat dicapai menjadi belum namun angka ini memiliki nilai yang cukup baik.
  2. Minat masyarakat akan konsumsi bahan pangan asal hewan dan pemenuhan protein hewani meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, menyebabkan peningkatan angka dan jumlah pemotongan ternak. 

Program yang dilaksanakan  dalam pencapaian sasaran Strategis I  Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan adalah :

  1. Program Pengembangan SDM dan Penyuluh pertanian
  2. Program peningkatan kesejahteraan Petani
  3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
  5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Anggaran yang di gunakan untuk mencapai Sasaran Strategis I sebesar Rp.  18.055.197.103,- dengan Realisasi sebesar Rp.    17.412.131.166,82,-  atau sebesar 96,44%.  Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/Peternakan yang konsisten melalui perbandingan Rata-rata Persentase Capaian sasaran Strategis dengan persentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan/Peternakan

Image

Urusan Pangan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan

indikator kinerja yang harus dicapaiadalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan jumlah target 89

 

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan.  Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan parameter sederhana yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyediaan pangan, dengan tingkat diversifikasi/keanekaragaman pangan dan menilai mutu gizi pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan akan didapatkan melalui  Neraca Bahan Makanan (NBM), NBM sendiri adalah tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (supply), penggunaan/pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu dalam kurun waktu satu tahun). Neraca Bahan Makanan (NBM)  menunjukkan ketersediaan (kg/kap/th atau gr/kap/hari atau zat gizi tertentu/kap/hari) bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya.

RUMUS :  (Ketersediaan pangan/kapita/hari) x kandungan kalori x BDD


      Catatan:
  • BDD = Bagian yang dapat dimakan (buku DKBM)
  • Ketersediaan pangan/kap/hari sumbernya dari Neraca Bahan Makanan (NBM)
  • Kandungan zat gizi (kalori dan protein sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)
  • Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan pendekatan angka konsumsi dari data Susenas BPS ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10%.
ketersediaan-1.png

Berdasarkan Tabel di atas Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 83,09 atau 93,35% dari target yang telah ditetapkan yaitu 89. Sedangkan perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
Tahun 2016-2017

konsumsi-2.png
Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2200 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 67 gram/kapita/hari untuk protein.

Dari data series dibawah ini dapat dilihat bahwa Jumlah ketersediaan energi per kapita  (kkal/kap/hari) provinsi Kepulauan Riau meningkat dan stabil sejak tahun 2012.  Pada tahun 2012 ketersediaan energi perkapita provinsi Kepulauan Riau adalah 2.418 kkal/kap/hari, pada tahun 2013 meningkat menjadi 2.433 kkal/kap/hari. Pada tahun 2014 dan 2015  meningkat menjadi 2.479 kkal/kap/hari, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 2.487 kkal/kap/hari. Sedangkan data PPH Ketersediaan untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
ketersediaan-3.png
ketersediaan-4.png
Program yang dilaksanakan  dalam pencapaian sasaran Strategis II  Meningkatnya Ketersediaan adalah :
  1. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan
  2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Anggaran yang di gunakan untuk mencapai Sasaran Strategis I sebesar Rp. 749,108,814 ,- dengan Realisasi sebesar Rp. 711,799,584 ,-  atau sebesar 95,02%.  Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan yang konsisten melalui perbandingan Rata-rata Persentase Capaian sasaran Strategis dengan persentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai  berikut :
ketersediaan-5.png

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keragaman dan Kecukupan Konsumsi Pangan

indikator kinerja yang harus dicapai adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan jumlah target 86

 

Pola Pangan Harapan Konsumsi mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan. Ketersediaan pangan sepanjang waktu, dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya pola konsumsi pangan rumah tangga akan berpengaruh pada komposisi konsumsi pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator dalam pencapaian ketahanan pangan. Dalam konteks tujuan penyediaan pangan yang cukup dan bermutu bagi pemenuhan kebutuhan gizi penduduk, FAO-RAPA telah merekomendasikan pendekatan PPH dan skor PPH sebagai instrumen penetapan target dan evaluasi pembangunan pangan bagi perbaikan gizi masyarakat di suatu negara atau daerah.Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan  gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.

Cara Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Untuk menghitung PPH, dapat mengikuti langkah langkah di bawah ini:

  1. Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok bahan makanan dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan.
  2. Menghitung prosentase energi masing-masing kelompok bahan makanan tersebut terhadap total energi (kalori) per hari
  3. Menghitung skor PPH tiap kelompok bahan makanan dengan rumus:

                        Skor PPH = % AKG x Bobot

  1. Menjumlahkan skor PPH semua kelompok bahan makanan sehingga diperoleh skor PPH.

Kriteria Skor PPH sebagai berikut:

  1. Skor PPH < 78 : Segitiga Perunggu, dengan ciri-ciri:
  • Energi dari padi-padian dan umbi-umbian masih tinggi diatas normal PPH.
  • Energi dari pangan hewani, sayur, dan buah serta kacang-kacangan masih rendah dibawah norma PPH.
  • Energi dari minyak dan gula relatif sudah memenuhi norma PPH.
  1. Skor PPH 78- 88 : Segitiga Perak, dengan ciri-ciri:
  • Energi dari padi-padian dan umbi-umbian makin menurun, namun masih diatas norma PPH.
  • Energi dari pangan hewani, sayur, dan buah masih rendah dibawah norma PPH masing-masing antara 8-12% dan 4-5%.
  • Energi dari minyak, kacang-kacangan, dan gula relatif sudah memenuhi norma PPH.
  1. Skor PPH > 88 : Segitiga Emas, dengan ciri-ciri:
  • Energi dari padi-padian dan umbi-umbian sedikit diatas norma PPH atau relatif sama.
  • Energi dari pangan hewani diatas 12% atau relatif sama dengan norma PPH.
  • Energi dari kelompok pangan lain sudah memenuhi norma PPH

Tabel Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman

konsumsi-1.png
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman tahun 2017 dideskripsikan 88.4, bila direview dari angka target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 86, maka angka realisasi capaian 102.79 %. Angka tersebut menunjukkan capaian dengan kategori kinerja “Sangat baikBila direview tabel seriesnya, setiap tahun Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman mengalami fluktuasi seperti tergambar ditabel dibawah ini :

Tabel Perkembangan Jumlah Skor PPH selama 5 tahun terakhir.

konsumsi-2.png

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa skor pola pangan arapan (PPH) konsumsi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai mengarah kepada beragam, bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), walaupun mulai pada tahun 2015 terjadi Penurunan.

Adapun kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencerminkan peningkatan kualitas konsumsi pangan yang seimbang dan aman pada tahun 2017 ini, yaitu :

  1. Pola konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi dalam mengkonsumsi beras, diperlukan intervensi kebijakan di bidang perberasan melalui implementasi prioritas kebijakan yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya.
  2. Perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye menggalakkan makanan non beras yang telah ada selama ini di berbagai daerah pedesaan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota seperti : Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Tim Penggerak PKK dan stakeholders lainnya.
  3. Untuk menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan non beras diperlukan diversifikasi pangan melalui pengembangan teknologi pangan yang tidak hanya meningkatkan produksi berbagai macam bahan pangan, namun yang terpenting adalah merubah struktur bahan pangan yang dikonsumsi menjadi kecukupan gizi yang berimbang.
  4. Penganekaragaman pangan yang dilakukan bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras, tetapi juga untuk peningkatan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Program yang dilaksanakan  dalam pencapaian sasaran Strategis III Meningkatnya Keragaman dan Kecukupan Konsumsi Pangan adalah :

  1. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
  2. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Anggaran yang di gunakan untuk mencapai Sasaran Strategis 2 sebesar Rp. 563.968.840.63,-  dengan Realisasi sebesar Rp. 517.725.256,- atau sebesar 91,80%.  Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keragaman dan Kecukupan Konsumsi Pangan melalui perbandingan Rata-rata Persentase Capaian sasaran Strategis dengan persentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai  berikut :

     Tabel Analisis Pencapaian Sasaran Keragaman dan Kecukupan Konsumsi  Pangan

konsumsi-3.png

Membutuhkan Halaman ini, Silahkan Download

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
Size: 35.61 MB
Hits : 3

Lakip Lainnya

  • 1. Pendahuluan +

    1.  Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrument pertanggung-jawaban yang Read More
  • 2. Perencanaan +

    2. Perencanaan Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Read More
  • 3. Akuntabilitas +

    3. Akuntabilitas Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Read More
  • 4. Penutup +

    4. Penutup Secara umum, kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 adalah Read More
  • 1