Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
Propvinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Pendahuluan

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,  transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan  akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrument pertanggung-jawaban  yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di masyarakat, yang didukung oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya memiliki dua fungsi utama sekaligus, pertama merupakan sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan masyarakat) serta kedua merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam 1 tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, sehingga Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau mampu eksis dan unggul diera perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perbaikan diberbagai bidang berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat menghasilkan outcome kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Dengan adanya sinergi dan integrasi antara optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau benar-benar dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya maksud dan tujuan Kegiatan Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) :

Akuntabilitas

Aspek Akuntabilitas Kinerja : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2017.

Manajemen

Aspek Manajemen Kinerja : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau bagi upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017.

Sistematika penyajian laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan sebagian outcome.

Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya capaian kinerja (performance results) kegiatan-kegiatan tahun 2017 diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.  Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017.

Sistematika penyajian laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan sebagian outcome.

Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya capaian kinerja (performance results) kegiatan-kegiatan tahun 2017 diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.  Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

Membutuhkan Halaman ini, Silahkan Download

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Size: 42.68 MB
Hits : 15

Lakip Lainnya

  • 1. Pendahuluan +

    1.  Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrument pertanggung-jawaban yang Read More
  • 2. Perencanaan +

    2. Perencanaan Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Read More
  • 3. Akuntabilitas +

    3. Akuntabilitas Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Read More
  • 4. Penutup +

    4. Penutup Secara umum, kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 adalah Read More
  • 1