Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Berita Pertanian

Industri Pangan olahan ubi kayu saat ini sedang digandrungi masyarakat. Mulai dari minuman berbahan tapioka hingga makanan ringan seperti kripik atau chips stik. Untuk itu dibutuhkan bibit ubikayu unggul dan bersertifikat yang bisa menghasilkan produksi yang besar.

“Tahun ini (2019 red) Kementan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sudah mengalokasikan bantuan sertifikasi 100 Ha untuk Kepri. Dengan disertifikasi, bibit unggul yang dihasilkan lebih terjamin” Ujar Takdir Mulyadi, Direktur perbenihan Tanaman Pangan.

Selain merasa terjamin dengan sertifikasi petani juga akan terbantu dari segi produksi, karena menggunakan bibit unggul yang memiliki hasil panen yang banyak. Takdir menambahkan pengembangan budidaya ubikayu ini bukan hanya saja dari sisi peningkatan produksi saja, tapi harus memiliki nilai tambah. Kementan berencana akan memfasilitasi proses sertifikasi, penyiapan benih dan alat pasca panen pada tahun 2020.

Bibit Unggul Ubi Kayu

Potensi Pengembangan Ubi Kayu di Kepri masih sangat besar. Hal ini dikarenakan lahan yang masih cukup luas, sifat dari ubi kayu yang tidak terlalu sulit perawatan, air yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, pasarnya mudah karena banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang siap menampung untuk diolah menjadi makanan ringan.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Provinsi Kepri ada beberapa varietas unggul yang mereka miliki, antara lain : Monggo Bintani, Jantung Bintani, Sapat Hitam Gemilang dan Sapat Putih Gemilang. Luas pengembangan ubi kayu ini berada di 2 kabupaten (Kab. Bintan dan Kota Batam) seluas 100 ha yang merupakan sentra produksi ubi kayu.

“Lokasi pertanaman ubi kayu berada di Kelompok Tani Sido Makmur, Subur Makmur dan Maju Berkah Desa Gunung Kijang, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan seluas 50 ha” Ujar Marisa Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Distan Provinsi Kepri. Dan poktan Tembesi di Kecamatan Sagulung Kota Batam seluas 50 ha Provisi Kepulauan Riau tambah Marisa.

Dinas pertanian dibantu oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Riau melakukan sertifikasi sebanyak 1 juta batang stek ubikayu. sertifikasi di Kabupaten Bintan sebanyak 500 ribu stek varietas Monggo Bintani, Jantung Bintani, Sapat Hitam Gemilang, dan Sapat Putih Gemilang, dan 500 ribu stek varietas udang di Kota batam.

Marisa optimis dengan bantuan sertifikasi ini petani dapat merasakan hasil panen yang melimpah. Saat musim tanam tahun kemarin saja hasil panen ubi kayu varietas Monggo Bintani cukup memuaskan, bisa menghasilkan sebanyak 30 Ton per hektar dengan pendapatan sebanyak 45 juta/Ha, ini sangat membantu pendapatan para petani.

Ubi kayu biasanya dijadikan olahan seperti keripik original, sambal dan kanepo (kotak dadu) dan dijual sebagai panganan oleh-oleh khas Provinsi Kepri.(SW/Humas Ditjen TP)

Batam (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepulauan Riau mengingatkan potensi terjadinya inflasi menjelang akhir tahun, akibat gelombang tinggi yang dapat menyebabkan gangguan distribusi kebutuhan masyarakat di daerah setempat.

Wakil Ketua TPID Kepri, Gunawan di Batam, Minggu, mengatakan terdapat potensi risiko pendorong inflasi di Kepri pada Oktober 2019. "Gelombang laut yang tinggi menjelang akhir tahun dapat mengganggu proses distribusi logistik dan mengurangi ketersediaan pasokan bahan makanan," kata dia.

Gelombang laut, juga berpotensi meningkatkan harga komoditas ikan laut, saat menjelang musim angin utara.  TPID juga mencatat tingginya curah hujan pada Oktober juga dapat mengganggu produksi sayur mayur perkebunan di Batam dan Bintan, sehingga dikhawatirkan harga kebutuhan masyarakat itu meningkat.

"Tren peningkatan harga emas dunia hingga saat ini diperkirakan dapat kembali memicu kenaikan inflasi kelompok inti, emas perhiasan," kata dia.

Untuk mengendalikan inflasi, TPID menggunakan kebijakan 4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.  "Penguatan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan dilakukan untuk pengendalian harga," kata dia. Dengan kebijakan 4K, maka diharapkan inflasi Kepri tahun 2019 dapat tetap terjaga dan mendukung capaian sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen ± 1 persen.

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim

Sumber : Antara

Jakarta - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan kembali komitmennya untuk menata perunggasan nasional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan perunggasan. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Hal tersebut disampaikan Dirjen PKH, I Ketut Diarmita di Jakarta, 5 Oktober 2019.

"Kementan terus berupaya mematangkan substansi agar mampu mengakomodir permasalahan di lapangan. Sudah 3 kali rapat pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan draft ini," jelas Ketut. 

Lanjut Ketut menyampaikan bahwa saat ini prosesnya sudah hampir selesai, dengan rencana pelaksanaan Public Hearing yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 7 Okt 2019 dengan melibatkan pakar dan stakeholder terkait. Public hearing ini diperlukan sebagai pemenuhan aspek formal dan material sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya. 

Menurutnya, setelah public hearing dan review Itjen yang dapat dikerjalan secara paralel, draft siap untuk proses tandatangan Menteri Pertanian. Adapun proses selanjutnya adalah proses harmonisasi dan pengundangan di Ditjen Perundang-undangan di Kemenkumham. 

"Proses ini diyakini dapat diselesaikan dalam hitungan hari apabila tidak ada perubahan mendasar pada saat public hearing dan review Itjen. Jadi, Permentan ini akan selesai sesuai jadwal," Tegas Ketut. 

Menurut Ketut, revisi ini mencakup perbaikan pengaturan untuk distribusi Parent Stock (PS) dan Final Stock (FS) ayam ras, Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), dan fasilitas rantai dingin. “Untuk pembibit grand parent stock (GPS) kita wajibkan menyediakan PS paling sedikit 25% dari produksi untuk pembibit PS di luar afiliasinya, sementara pembibit PS kita wajibkan menyediakan FS paling sedikit 75% dari produksi untuk pelaku usaha budidaya dan mitra yang tidak memiliki afiliasi dengan pembibit PS,” jelas Ketut.

Terkait RPHU, Ketut menyampaikan bahwa pelaku usaha wajib melakukan pemotongan ayam ras pedaging (livebirds) di RPHU yang memenuhi persyaratan. Lebih lanjut Ketut juga menyampaikan bahwa perusahaan peternakan wajib mempunyai RPHU dengan kapasitas sebesar 100% (seratus persen) produksi livebirds Internal, yang harus dipenuhi secara bertahap paling lama dalam 5 (lima) tahun. “Di tahun pertama kita wajibkan paling sedikit 30% dari produksi, dan akan terus kita minta tingkatkan sampai maksimal tahun kelima sudah bisa 100% dari produksi” tambahnya.

Khusus terkait fasilitas rantai dingin, pengaturan mewajibkan agar fasilitas rantai dingin dialokasikan untuk kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan minimal 15% dari total karkas yang dipotong RPHU untuk tujuan sebagai penyangga (buffer stock).

“Semua perbaikan-perbaikan ini diharapkan akan membuat perunggasan nasional lebih tertata, lebih baik, dan lebih kompetitif ke depan, apalagi kita dihadapkan dengan perdagangan bebas, khususnya daging unggas” pungkas Ketut. 

 

Sumber : Kementrian Pertanian